Kabar24.com, JAKARTA — Mendekatnya Partai Demokrat ke Partai Gerindra membuat sulit posisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan kandidat nonparpol Anies Baswedan.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komaruddin mengatakan bahwa kalau terjadi deal antara Gerindra dan Demokrat maka kemungkinan besar Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra akan menerima Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapresnya.
“Apalagi saat ini belum ada capres yang elektabiltasnya mengalahkan Jokowi. Jadi wajar, kalau saat ini terjadi kegamangan oleh PKS dan PAN. Demikian juga dengan calon nonpartai Anies Baswedan,” kata pengamat politik tersebut, Senin (30/7/2018).
Ujang mengatakan PKS tampaknya dilematis dan serba salah dalam menentukan pilihan akibat dinamika tersebut.
“Apakah PKS akan merapat ke Gerinda atau tidak, karena tahu Jokowi akan tetap menang Pilpres 2019,” ujarnya.
Namun, kata Dosen FISI Universitas Al Azhar itu, kalau PKS mau loncat merapat dan mendukung Jokowi, sudah ketinggalan dan tak mungkin mendapat jatah menteri.
“Jadi memang sulit posisi PKS itu. Sehingga partai sedang mencari kompensasi, apa yang mesti didapat. Kita mesti paham bahwa politik itu, siapa mendapat apa. Ketika tidak menguntungkan, tentu akan ditinggalkan,” ujarnya.
Sedangkan PAN tidak jauh berbeda dengan PKS. Pasalnya, ada satu kakinya mendukung Jokowi lewat Zulkifli Hasan karena ada menterinya di kabinet, Asman Abnur. Sementara satu lagi kakinya berada di Prabowo, yang dimotori Amien Rais.
Ditanya kemungkinan cawapres Prabowo yang paling kuat, Ujang mengaku Partai Gerindra kecenderungannya lebih memilih AHY. Alasannya, selain dianggap pasangan ideal, kubu Demokrat memiliki dukungan finansial yang kuat.
“Apalagi saat ini belum ada capres yang elektabiltasnya mengalahkan Jokowi. Jadi wajar, kalau saat ini terjadi kegamangan oleh PKS dan PAN,” ujarnya.
Menyinggung soal nasib Anies Baswedan, Ujang menegaskan kelemahan Anies Baswedan itu tak memiliki partai. Padahal Gerindra membutuhkan partai tambahan agar memenuhi syarat Presidential Threshold 20%.
“Saya melihat peluangnya kecil. Elektabilitas Anies sendiri juga tak mampu mengungguli Jokowi,” ucapnya.
Disisi lain, posisi gubernur DKI Jakarta itu terkunci dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) yang harus meminta izin presiden. Apalagi Anies tak punya partai, tentu berat sekali, katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
