Bisnis.com, JAKARTA--Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid menegaskan bahwa meski nantinya PKS berkoalisi dengan Gerindra, PAN dan Demokrat, pihaknya harus tetap mendapatkan kursi capres atau cawapres dalam Pilpres 2019.
"Harga mati karena keputusan Majelis Syuro, sampai hari ini keputusan Majelis Syuro adalah kami mengajukan sembilan nama. Dari sembilan nama itu akan dikerucutkan bersama dengan capres yang apakah itu adalah Gerindra atau partai partai lain," kata Hidayat, Jumat (20/7).
Kendati demikian, Hidayat mengatakan PKS masih terus membuka komunikasi dengan Gerindra, PAN dan Demokrat untuk melahirkan pemimpin yang terbaik bagi bangsa. Sedangkan posisi PKS yang tidak akan berubah adalah permintaan capres atau cawapres merupakan harga mati.
"Jadi dinamika informasi dan komunikasi tetap berjalan, kami tetap menghormati pilihan yang lain, tapi yang lain juga menghormati sikap PKS," ujarnya dengan tegas.
Ketika disinggung soal nama Anies Baswedan apakah masuk dalam radar bursa Capres atau Cawapres PKS, dia mengaku bahwa nama gubernur DKI Jakarta itu belum pernah dibahas di tingkat Majelis Syuro.
"Itu bagian dari aspirasi yang ada di tingkat kader, tapi di Majelis Syuro PKS ada nama Pak Ahmad Heryawan sampai nama pak Mardani. Sedangkan nama Pak Anies (Basweda) belum ada dalam keputusan Majelis Syuro,” ujarnya.
Baca Juga
Kalau nama yang disodorkan itu nanti menjadi keputusan bersama di tingkat koalisi dan koalisi mengambil dari PKS maka partai tersebut akan kembali membawanya ke Majelis Syuro," ujar Hidayat.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menegaskan bahwa dalam pembahasan cawapres pendamping Prabowo Subianto partainya akan mengutamakan rekomendasi parpol koalisi dalam Pilpres 2019.
Jika tidak ada titik temu, kata Fadli, baru akan membahas opsi calon wakil presiden di luar partai politik.
Hal ini diutarakan Fadli Zon menanggapi survei LIPI yang menempatkan Anies Baswedan dan Gatot Nurmantyo merupakan nama terkuat menjadi cawapres Prabowo Subianto.
"Kita lebih berorientasi kepada calon-calon yang diusulkan oleh parpol dulu. Kalau misalnya mencari titik temu yang di luar parpol, harus ada yang mengusulkan. Jadi belum ada keputusan apapun soal itu," kata Fadli Zon.
Selain itu, dia sedang menunggu hasil keputusan gugatan ambang batas pencalonan presiden (Presidential Treshold) sebesar 20%.
Pasalnya, jika gugatan tersebut dikabulkan maka secara otomatis dinamika politik akan berubah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
