Bisnis.com, JAKARTA - Senat Amerika Serikat (AS) mengambil langkah untuk membatasi wewenang Presiden Donald Trump dalam keputusan mengenai perdagangan.
Dalam voting pada hari Rabu (11/7/2018), senat menyetujui gerakan simbolis yang mendukung peran Kongres dalam mewajibkan tarif berdasarkan keamanan nasional, seperti yang dikenakan Trump pada impor baja dan aluminium.
Pemungutan suara dilakukan sehari setelah Pemerintah AS mengatakan akan memberlakukan tarif baru sebesar 10% pada barang impor China senilai US$200 miliar sebagai bagian dari sengketa atas dugaan pencurian China atas kekayaan intelektual AS.
Upaya tidak mengikat itu disponsori oleh Senator Bob Corker, seorang anggota Partai Republik asal Tennessee yang telah mengkritik agenda perdagangan Trump dan khawatir mengenai dampak narif impor otomotif terhadap negara bagian asalnya.
"Ini tidak dipaksakan, karena alasan keamanan nasional. Ini adalah penyalahgunaan wewenang presiden." kata Corker di lantai Senat, seperti dikutip Bloomberg.
Oleh karena Partai Republik waspada terhadap presiden yang populer dengan pemilih GOP, pemungutan suara menjadi tanda frustrasi atas tarif impor Trump. Itu juga menunjukkan sikap diam mereka untuk membuka diri terhadap kritik dari presiden sebelum pemilihan kongres pada November yang akan menentukan apakah GOP mempertahankan kendali DPR dan Senat.
Senat sering melakukan voting sebagai cara untuk membangun momentum untuk undang-undang yang mengikat.
Corker mengatakan pemungutan suara menunjukkan "dukungan kuat" untuk memberikan Kongres peran yang lebih besar pada tarif dan bahwa ia akan mencari suara yang mengikat.
Sementara, Senator David Perdue, seorang Republikan Georgia yang merupakan salah satu sekutu utama Trump, mengatakan di senat bahwa gerakan itu akan menekan Trump selama pembicaraan perdagangan di masa depan.
"Saya tidak mengerti mengapa badan ini mencoba berkali-kali untuk mengikat tangan presiden. Kredibilitas dalam negosiasi persyaratan perdagangan sangat penting," kata Perdue.
Senat menyarankan para perunding pada anggaran energi dan air yang tidak terkait untuk memasukkan bahasa yang memberikan kongres peran pada tarif keamanan nasional. RUU itu tidak mungkin benar-benar memasukkan bahasa tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
