Kontribusi Pengeluaran Pilkada Terhadap PDB Hanya 0,9%

Gelaran Pilkada di 171 daerah telah usai, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengungkapkan pengeluaran selama gelaran ini sejumlah Rp91 triliun. Sayangnya, pengaruh terhadap ekonomi tidak terasa.a
Rinaldi Mohammad Azka | 03 Juli 2018 21:31 WIB
Warga menggunakan hak suaranya dalam Pilkada serentak di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Cipondoh, Tangerang Kota, Banten, Rabu (27/6/2018). - JIBI/Felix Jody Kinarwan

Bisnis.com, JAKARTA - Gelaran Pilkada di 171 daerah telah usai, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengungkapkan pengeluaran selama gelaran ini sejumlah Rp91 triliun. Sayangnya, pengaruh terhadap ekonomi tidak terasa.

Rusli Abdullah, menjelaskan pengeluaran selama Pilkada serentak mencapai Rp91 Triliun. Asumsi ini didapatkan dari perhitungan belanja pemerintah dan pengeluaran dari masing-masing pasangan calon.

Rusli merinci, pengeluaran pemerintah untuk pelaksanaan Pilkada dari APBN 2018 sejumlah Rp20 triliun ditambahkan dengan pengeluaran dari masing-masing pasangan calon sejumlah Rp14 triliun. Hasil ini lalu dimasukkan ke dalam mekanisme perhitungan ekonomi dengan efek domino dari setiap pengeluaran menghasilkan jumlah Rp91 triliun.

"Multiplier effect yang terjadi adalah hasil dari penghitungan sektor-sektor yang banyak mendapatkan hasil, seperti periklanan, transportasi dan makanan. Sayangnya, pilkada tidak banyak melakukan pengeluaran di sektor manufaktur yang banyak efek dominonya," jelasnya kepada Bisnis.

Menurutnya, kontribusi pengeluaran Pilkada terhadap produk domestik bruto (PDB) menggunakan asumsi PDB 2017 sebesar 0,9%. Angka ini dari segi ekonomi kecil tetapi dapat dikatakan optimal mengingat sektor belanja Pilkada tidak pada sektor-sektor berefek domino tinggi.

Melihat kontribusi tersebut, kedua ekonom ini menilai pasca pemilu menjadi momentum yang krusial dalam meningkatkan perekonomian terutama di daerah.

Keuntungan dari pilkada tersebut harus dijaga melalui 3 hal. Pertama, implementasi janji-janji kampanye terutama dalam peningkatan fiskal APBD.

Kedua, pemerintah daerah perlu melakukan kerjasama dengan wilayah di sekitarnya guna mendirikan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Ketiga,Pemda perlu memaksimalkan kegiata-kegiatan internasional dan nasional dalam meningkatkan ekonomi terutama melalui sektor pariwisata.

Rusli meneruskan momentum ini memiliki tantangan yang tidak mudah. Menurutnya, pemimpin daerah terpilih bagaimanapun memiliki ego masing-masing terutama dengan keberadaan partai pengusung.

"Tantangan ini yang mesti dipecahkan bersama sehingga ekonomi di daerah dapat tumbuh," tambahnya.

Tag : Pilkada Serentak
Editor : Martin Sihombing

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top