Komisioner KPPU Kini Tak Intervensi Perkara

Komisi Pengawas Persaingan Usaha meperbarui aturan soal beracara dalam perkara persaingan usaha yang akan diterapkan mulai bulan ini, Juli 2018. Perubahan ini untuk menjaga objektivitas.
MG Noviarizal Fernandez | 01 Juli 2018 17:41 WIB
Sembilan anggota KPPU periode 2018-2023, Harry Agustanto (dari kiri), Yudi Hidayat, Guntur Syahputra Saragih, Kodrat Wibowo, Dinni Melanie, Chandra Setiawan, Afif Hasbullah, Kurnia Toha, dan Ukay Karyadi berpose usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (2/5/2018). - ANTARA/Puspa Perwitasari

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pengawas Persaingan Usaha meperbarui aturan soal beracara dalam perkara persaingan usaha yang akan diterapkan mulai bulan ini, Juli 2018. Perubahan ini untuk menjaga objektivitas.

Menurut Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kurnia Toha, perubahan itu untuk menjaga maruah KPPU. “Perubahan aturan beracara ini dalam rangka menjaga maruah KPPU,” ujarnya pada Bisnis, akhir pekan lalu.

Ia telah mememinta kesekretariatan KPPU untuk menyusun perubahan aturan beracara dalam penanganan perkara persaingan tidak sehat.

Selama ini, kata Toha, publik menilai bahwa KPPU memiliki kewenangan yang tidak terbatas mulai dari wewenang untuk melakukan pemeriksaan, penuntutan hingga wewenang memberikan putusan.

Dalam aturan beracara yang telah disusun, lanjutnya, komisioner yang duduk sebagai majelis komisi tidak melakukan supervisi terhadap penanganan perkara tersebut. Dengan demikian, komisioner tersebut tidak tahu menahu duduk perkara atau perkembangan pemeriksaan kasus yang tengah ditangani.

“Majelis benar-benar tidak tahu tentang kasus yang dihadapi. Kalau majelis sudah tahu dan ikut melakukan supervisi terhadap perkara itu berarti dia sudah berpendapat bahwa pelaku usaha yang tengah diperiksa itu salah,” urainya.

Dalam persidangan, lanjutnya, komisioner yang duduk sebagai majelis benar-benar bertindak sebagai hakim. Nantinya investigator yang berasal dari staf KPPU yang akan melakukan pemeriksaan dalam persidangan.

Peraturan beracara yang baru pun, kata dia, melingkupi komposisi majelis komisi. Jumlah komisioner dalam tiap majelis tuturnya tetap tiga orang tetapi tidak bersifat permanen. Hal ini diputuskan mengingat para komisioner memiliki latar belakang keahlian yang berbeda-beda.

“Jadi bisa saja di suatu perkara majelis komisi terdiri dari komisioner A. B dan C tapi di perkara lain komposisi majelis bisa A, B dan D dan seterusnya. Kalau komposisi majelis 9 orang nanti akan sangat berat dan lamban karena banyak perkara yang diurus. Nanti dikira kita memble,” terangnya.

Sebelumnya anggota KPPU Chandra Setiawan mengungkapkan bahwa dalam rapat dengan DPR, dia memang mengusulkan agar komposisi majelis komisi yang sebelumnya terdiri dari 3 anggota komisi pengawas diubah menjadi 9 anggota.

Dia mengatakan majelis komisi beranggotakan 9 anggota bertujuan agar semua anggota KPPU mengetahui secara persis suatu perkara persaingan usaha yang ditangani oleh lembaga tersebut serta turut menentukan sikap dalam memutus perkara itu.

Saat ini ada 6 perkara persaingan usaha yang masih dibekukan sementara akibat pergantian komisioner. Setelah komisioner baru membentuk majelis komisi penangnaan perkara itu akan dilanjutkan pada Juli ini.

Menurut Chandra Setiawan, ada 4 perkara yang sudah berjalan namun kemudian dibekukan sementara yang meliputi keterlambatan pemberitahuan merger dan akuisisi sementara 2 perkara lainnya berkaitan dengan tender.

Tag : kppu
Editor : M. Taufikul Basari

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top