Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kadin DKI Apresiasi Keberhasilan Pemerintah Jaga Stabilitas Harga

Stabilitas harga pangan yang terjaga menjelang hingga pasca Lebaran dinilai sebagai keberhasilan yang dicapai pemerintah.
Kebutuhan pokok di pasar tradisional/Jibi
Kebutuhan pokok di pasar tradisional/Jibi

Kabar24.com, JAKARTA  - Stabilitas harga pangan yang terjaga menjelang hingga pasca Lebaran dinilai sebagai keberhasilan yang dicapai pemerintah.

Stabilitas harga bahan pokok sendiri jelas berkontribusi menciptakan kondisi yang kondusif sehingga proses pembangunan dapat berjalan lebih baik ke depan.
 
Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang menilai bahwa stabilitas pangan ini timbul karena pemerintahan Jokowi-JK telah mengantisipasi kebutuhan masyarakat sejak lebih dari 3 bulan yang lalu.

“Kita harus mengapresiasi kinerja itu, termasuk pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan,” ujarnya.

Sarman mengatakan, stabilnya harga pangan karena pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan yang dibantu Satgas Pangan proaktif memantau pendistribusian berbagai barang kebutuhan pokok.

Dengan demikian, aliran distribusi menjadi lancar dan isu terkait kekurangan bahan pokok bisa diminimalkan. Dampak akhirnya, harga pun menjadi tidak bergejolak.
 
Pemantauan rutin yang dilakukan pemerintah diyakini pula menggerus upaya mafia pangan yang kerap memanfaatkan momentum Lebaran mencari untung. Terlebih Kementerian Perdagangan, pemerintah daerah, beserta Bulog gemar melakukan operasi pasar guna yang dilihat efektif menekan harga.
 
“Kalau demand dan supply itu seimbang, kita yakin bahwa harga tidak bergejolak. Kita lihat hasilnya saat ini bahwa ketika menjelang Lebaran harga-harga bahan pokok itu pada posisi stabil. Stabil bukan berarti tidak naik,” tutur Sarman.
 
Sarman mengapresiasi pola komunikasi Menteri Perdagangan, Enggatiasto Lukita yang kerap memanggil para importir untuk memastikan izin dan penyaluran agar sesuai. Langkah itu dianggap mampu menghilangkan mafia importir yang kerap menyalahgunakan izin impor.
 
Melalui dialog dengan para importir tersebut, kementerian jadi bisa mengetahui total berapa izin impor yang didapat para importir. Dari sana, langkah selanjutnya bisa ditanyakan volume pendistribusian barang yang sudah impor kepada masyarakat.

Jika ada yang tidak tepat sesuai, bisa segera diketahui dan ditindak. Hal itu dikombinasikan dengan pemantauan yang rutin, stok di pasar menjadi kian terjaga.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Newswire

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper