Jelang Pilkada Serentak 2018, Jokowi Ingatkan Netralitas TNI & Polri Mutlak

Presiden Joko Widodo mengingatkan netralitas TNI, Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam penyelenggaraan Pilkada maupun Pemilu bersifat mutlak.
David Eka Issetiabudi | 25 Juni 2018 18:48 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana Jokowi menggelar 'open house' dalam rangka silaturahmi Idulfitri di Istana Bogor, Jumat (15/6).JIBI - David Eka Issetiabudi

Bisnis.com, JAKARTA—Presiden Joko Widodo mengingatkan netralitas TNI, Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam penyelenggaraan Pilkada maupun Pemilu bersifat mutlak.

Pernyataan ini, juga didukung para pembantunya yang berada di lingkaran Istana Kepresidenan. Sebut saja, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko serta Staf Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin.

Kepala Negara sendiri mengaku sudah menyampaikan kepada jajaran TNI, Polri dan BIN, bahwa netralitas aparat sebuah keniscayaan.

"Sudah saya sampaikan kepada Kepala BIN, Kapolri dan Panglima TNI, jadi tidak usah tanyakan lagi. Dan saya juga mengajak masyarakat untuk sama-sama mengawasi. Marilah kita sama-sama mengawasi," tutur Jokowi, Senin (25/6/2018).

Pernyataan tegas ini, secara tidak langsung menjawab tudingan Susilo Bambang Yudhoyono yang disampaikan akhir pekan lalu. Presiden RI ke-6 tersebut, melontarkan keluhannya soal aparat negara yang tak netral dalam proses pilkada serentak 2018.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengklaim bahwa tidak ada satupun kebijakan Presiden yang memengaruhi netralitas TNI dan Polri. Mantan Panglima TNI ini pun mengaku, netralitas aparat sudah teruji sejak dia memimpin.

Untuk itu, saya berada di pemerintahan saat ini, ingin menegaskan, tidak ada sebuah permainan yang kita jalankan, menuju ketidaknetralan aparat. Sekarang TNI-Polri netral," katanya.

Bahkan, untuk memastikan netralitas aparat, Moeldoko mengaku berani mempertanggungjawabkannya. Kepala Staf Kepresidenan pun menyebut dalam situasi yang berkembang, di tengah psikologi politik sekarang, selalu ada tuduhan, ketakutan yang seolah-olah menyebut TNI-Polri tidak netral.

"Justru yang lebih efektif untuk menyampikan koreksi itu, yaitu publik," katanya.

Sementara itu, Staf Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin meminta pihak Partai Demokrat ataupun SBY melalui fraksi di parlemen menggunakan kewenangannya untuk menyampaikan aspirasi kepada TNI/Polri. Mantan politisi Golkar ini pun meminta pihak-pihak yang mencium aroma ketidaknetralan untuk mengumpulkan data yang kuat.

"Jangan berteriak di luar kasian energinya habis. Pakai parlemen. jangan lupa fungsi dan tugas DPR itu adalah mengontrol jalannya kebijakan pemerintah," katanya.

Tag : Pilkada Serentak
Editor : Fajar Sidik

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top