Lima Daerah Dinilai Rawan, Pilkada Serentak Dijamin Berlangsung Aman

Menko Polhukam Wiranto mengakui Kepolisian dan Bawaslu telah menyusun indeks kerawanan Pilkada Serentak 2018, dari indeks tersebut masih ada lima daerah yang dinilai rawan potensi konflik sosial.
Sholahuddin Al Ayyubi | 25 Juni 2018 17:25 WIB
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, HAM Wiranto memberikan keterangan pers usai rapat koordinasi persiapan pilkada 2018, Jumat (22/6/2018). - Bisnis/ Jaffry Prabu Prakoso

Bisnis.com, JAKARTA--Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memastikan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 akan berjalan dengan aman.

Menko Polhukam Wiranto mengakui Kepolisian dan Bawaslu telah menyusun indeks kerawanan Pilkada Serentak 2018, dari indeks tersebut masih ada lima daerah yang dinilai rawan potensi konflik sosial.

Dia masih merahasiakan daerah rawan konflik sosial itu, namun Wiranto memastikan pihaknya akan terus menekan angka konflik sosial tersebut dari lima daerah menjadi berstatus aman.

"Sebelumnya baik Bawaslu dan Kepolisian sudah menyusun indeks kerawanan pemilu. Dari hasil indeks kerawanan itu, nanti kita usahakan jadi 0 walaupun sampai saat ini masih ada 5 daerah yang menjadi perhatian kita bersama," tuturnya, Senin (25/6/2018).

Wiranto menjelaskan pihaknya telah menambahkan jumlah personel anggota Polri dan TNI untuk lima daerah rawan konflik tersebut, agar Pilkada Serentak bisa berjalan dengan aman tanpa gangguan apapun.

Menurutnya, Kemenko Polhukam dan para pemangku kepentingan telah melakukan koordinasi untuk cek status keamanan di setiap daerah yang melakukan Pilkada Serentak 2018.

"Penambahan personel dari aparat Polri-TNI sudah kami lakukan dan tadi juga sudah digelar video conference untuk memberikan arahan soal keamanan," katanya.

Wiranto berpesan agar seluruh personel TNI dan Polri tetap netral selama penyelenggaraan Pilkada 2018, agar Pilkada Serentak 2018 berhasil diselenggarakan dengan aman. Selain itu, dia juga mengimbau pelaku penyelenggara pemilu untuk tertib dan mematuhi aturan yang berlaku.

"Jaga netralitas sebagai penyelenggara. Polri, TNI dan ASN harus tetap netral," ujarnya.

Tag : Pilkada Serentak
Editor : Saeno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top