Hari Ini, KPK Kembali Periksa Bupati Purbalingga

Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan pemeriksaan terhadap tersangka kasus tindak pidana korupsi (tipikor) suap kepada Bupati Purbalingga.
Rahmad Fauzan | 22 Juni 2018 14:21 WIB
Bupati Purbalingga Tasdi (tengah) mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa (5/6). KPK resmi menahan Tasdi setelah terjaring OTT terkait kasus dugaan suap proyek Purbalingga Islamic Center tahun 2018. ANTARA FOTO/Akbar (tengah) mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa (5/6). KPK resmi menahan Tasdi setelah terjaring OTT terkait kasus dugaan suap proyek Purbalingga Islamic Center tahun 2018. ANTARA FOTO - Akbar Nugroho Gumay

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan pemeriksaan terhadap tersangka kasus tindak pidana korupsi suap kepada Bupati Purbalingga terkait pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017-2018.

Sesuai dengan agenda, terdapat lima orang tersangka yang bakal diperiksa, antara lain Tasdi (Bupati Purbalingga), HK (pengusaha), HIS (Aparatur Sipil Negara), AN (Swasta), dan LN (Swasta).

KPK telah menetapkan kelima orang tersebut sebagai tersangka sejak awal Juni lalu.

"KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh Bupati Purbalingga periode 2016-2021," papar Juru Bicara KPK 5 Juni 2018 lalu seperti dikutip dari situs resmi KPK.

Dia melanjutkan, diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar Tasdi melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Purbalingga.

Atas perbuatannya, TSD dan HIS disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan/atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan, HK, LN dan AN diduga sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Tag : korupsi
Editor : Saeno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top