Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Sekjen PBB Sesalkan AS Keluar Dari Dewan HAM PBB

Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres menyesalkan keputusan AS yang secara sepihak menarik diri dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC).
Sekjen PBB Antonio Guterres./.Reuters
Sekjen PBB Antonio Guterres./.Reuters

Bisnis.com, JAKARTA— Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres menyesalkan keputusan Amerika Serikat yang secara sepihak menarik diri dari Dewan Hak Asasi Manusia (The United Nations Human Rights Council/UNHRC) PBB.

Dia menyatakan bahwa lebih baik Amerika Serikat untuk tetap berada di Dewan HAM ketimbang memilih keluar.

"Organisasi Hak Asasi Manusia PBB memainkan peran yang sangat penting dalam promosi dan perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia," kata juru bicara Guterres, Stephane Dujarric, dalam pernyataannya seperti dikutip dari laman anadolu Agency, Rabu (20/6).

Sementara itu, Utusan AS untuk PBB, Nikki Haley mengatakan kepada wartawan di Kementerian Luar Negeri bahwa keputusan tersebut diambil karena badan yang beranggotakan 47 negara itu tidak sesuai dengan namanya. Haley menyebut Dewan HAM PBB bias terhadap Israel.

“Banyak dari negara-negara ini [anggota Dewan HAM] berpendapat bahwa Amerika Serikat harus tetap di Dewan Hak Asasi Manusia, karena partisipasi Amerika adalah kredibilitas terakhir yang dimiliki Dewan. Tapi itulah mengapa kita harus pergi,” kata Haley.

Dia beralasan bahwa Dewan HAM PBB telah menjadi munafik dan melayani diri sendiri.

"Jika Dewan itu direformasi, kami akan senang untuk bergabung kembali," kata Haley.

Haley dan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengatakan Dewan HAM PBB diisi oleh para pelaku pelanggaran HAM. Sejumlah negara yang mereka sebut termasuk China, Kuba, Republik Demokratik Kongo, Venezuela, yang menjadi titik dari pelanggaran HAM di seluruh dunia.

"Kami mengambil langkah ini karena komitmen kami tidak memungkinkan kami untuk tetap menjadi bagian dari organisasi yang munafik dan melayani diri sendiri yang telah mengolok-olok hak asasi manusia," kata Haley.

Dewan HAM PBB awal pekan ini mengeluarkan kritikan keras terhadap kebijakan imigrasi "tanpa toleransi" pemerintah Trump. Akibat kebijakan Trump, terjadi pemisahan paksa anak-anak migran dengan orang tua mereka yang tak memiliki dokumen di perbatasan AS-Meksiko.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper