Anggota Komisi VII Rofi Munawar: Pertamina Harus Antisipasi Lonjakan Kebutuhan BBM

Anggota DPR Komisi VII, Rofi Munawar meminta PT Pertamina melakukan persiapan ekstra guna mengantisipasi lonjakan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dari para pemudik pada Lebaran 2018.
John Andhi Oktaveri | 10 Juni 2018 22:01 WIB
Petugas menyiapkan BBM dalam kemasan di Posko cek poin Losarang, Indramayu, Jawa Barat, Jumat (8/6). Pertamina menyediakan BBM dalam kemasan di wilayah yang dilalui pemudik. - ANTARA/Dedhez Anggara

Kabar24.com, JAKARTA — Anggota DPR Komisi VII, Rofi Munawar meminta PT Pertamina melakukan persiapan ekstra guna mengantisipasi lonjakan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dari para pemudik pada Lebaran 2018.

Menurutnya, lonjakan tersebut salah satunya dikarenakan distribusi BBM subsidi yang dibuka kembali oleh Pemerintah di daerah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali).

Pascaterbit Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sesuai penugasan Pemerintah, Pertamina akan menambah 571 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang kembali menjual BBM jenis Premium di wilayah Jamali.

Dengan peraturan terbaru, maka alokasi volume penugasan menjadi 11,8 juta kilo liter (KL) untuk seluruh wilayah Indonesia termasuk Jamali.

Dalam peraturan sebelumnya, alokasi hanya 7,5 juta KL dengan wilayah penugasan di luar Jamali.

"Secara teknis perubahan ketersediaan BBM Premium selain akan memberikan keringanan bagi pemudik, disisi lain akan merubah pola konsumsi. Jika tidak bisa diantisipasi bukan tidak mungkin adanya penumpukan dan antrean di SPBU yang menjual jenis BBM Premium,” ujarnya, Minggu (10/6/2018).

Menurutnya, secara umum dipastikan ada penambahan subsidi dalam kaitan kebutuhan tersebut.

Rofi menambakan bahwa dengan mengeluarkan revisi perpres 'pelonggaran' distribusi premium bersubsidi di Jamali sejatinya sedang menunjukan bahwa pemerintah melakukan kebijakan populis dan pragmatis.

Bukan tidak mungkin kebijakan perpres akan direvisi lagi selepas Lebaran, tergantung situasi dan kondisi.

"Jika reformulasi sebuah kebijakan dirumuskan dengan pendekatan model populis seperti ini sungguh akan merusak road map strategis penyediaan distribusi BBM secara nasional dan menganggu kinerja operator pelaksana,” ujarnya.

Tag : mudik lebaran
Editor : Stefanus Arief Setiaji

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top