Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Presiden Jokowi: Proses Deradikalisasi Terus Berjalan

Terungkapnya aktivitas yang terkait dengan aksi teror di lingkungan kampus menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Untuk menanggulangi agar paham radikal tidak semakin meluas, pemerintah akan terus melakukan proses deradikalisasi yang telah berjalan.
Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan kerja ke Jawa Tengah untuk menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan meninjau Pelabuhan Nusantara di Pekalongan, Minggu (8/1/2017)./Setpres-Laily Rachev
Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan kerja ke Jawa Tengah untuk menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan meninjau Pelabuhan Nusantara di Pekalongan, Minggu (8/1/2017)./Setpres-Laily Rachev

Bisnis.com, JAKARTa--- Terungkapnya aktivitas yang terkait dengan aksi teror di lingkungan kampus menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Untuk menanggulangi agar paham radikal tidak semakin meluas, pemerintah akan terus melakukan proses deradikalisasi yang telah berjalan.

"Memang radikalisme ini tidak muncul tiba-tiba. Ini sudah proses yang lama dan tidak mendadak datang," kata Presiden di Desa Majasari, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, Kamis (7/6/2018) seperti dikutip dari siaran pers Istana.

Menurut Presiden, proses-proses untuk deradikalisasi sudah digerakkan oleh pemerintah misalnya melalui BNPT untuk pencegahan atau tindakan di Polri dan TNI.

Presiden berharap proses deradikalisasi yang saat ini digerakkan pemerintah tidak berjalan sendirian. Menurutnya, keterlibatan berbagai elemen masyarakat dan organisasi keagamaan juga penting sebagai upaya pencegahan sejak dini.

"Misalnya Majelis Ulama Indonesia juga ikut berperan, kemudian Nahdlatul Ulama juga ikut berperan, dan Muhammadiyah juga kita ajak berperan bersama. Memang kalau melihat data yang terpapar itu angkanya sudah sangat mengkhawatirkan. Ini yang terus akan kita kerjakan," ucapnya.

Kepala Negara juga mengungkapkan bahwa saat ini sedang dilakukan kajian oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mengenai diperlukan atau tidaknya regulasi yang secara khusus mengatur soal radikalisme di lingkungan kampus ini.

"Baru dalam proses kajian oleh Kemenristekdikti. Tetapi kalau memang regulasi itu diperlukan, akan kita buat. Tapi ini masih dalam kajian," tuturnya.

Ia menegaskan bahwa radikalisme di kampus dan pencegahannya sama sekali tidak berkaitan dengan prinsip kebebasan akademik atau berserikat. Dua hal itu menurutnya berbeda dan tidak saling terkait.

"Tidak ada hubungannya antara kebebasan akademik atau kebebasan berserikat dengan proses pencegahan radikalisme. Ini adalah proses dalam rangka eksistensi negara kita ini, bukan yang lainnya," tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Yodie Hardiyan
Editor : Saeno

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper