Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

AJI dan LBH Minta Usut Tuntas Kekerasan Terhadap Media Radar Bogor

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta mengecam keras aksi intimidasi disertai kekerasan terhadap media massa Radar Bogor oleh sejumlah simpatisan dan kader PDIP, Rabu (30/5/2018).
Logo AJI/pontianak.aji.or.id
Logo AJI/pontianak.aji.or.id

Bisnis.com, JAKARTA - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta mengecam keras aksi intimidasi disertai kekerasan terhadap media massa Radar Bogor oleh sejumlah simpatisan dan kader PDIP, Rabu (30/5/2018).

Aksi tersebut timbul akibat dari pemberitaan Radar Bogor berjudul 'Ongkang-ongkang Kaki Dapat Rp112 juta' disertai foto ilustrasi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyoal gaji yang diperoleh Megawati yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pengarah Ideologi Pembinaan Pancasila (BPIP)

Buntutnya, sejumlah kader dan simpatisan PDIP dinilai tak menerima sehingga menggeruduk kantor tersebut.

"Mengutuk keras aksi kekerasan yang dilakukan kader dan simpatisan PDIP di ruang redaksi [Radar Bogor]," kata ketua AJI Jakarta Asnil Bambani Amri dalam keterangannya, Kamis (31/5/2018).

Menurut Asnil, apabila ada pihak yang keberatan atas pemberitaan tersebut maka seharusnya bisa ditempuh sesuai prosedur yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers.

Dia pun mengimbau agar redaksi Radar Bogor memberikan ruang hak jawab kepada PDIP. Di samping itu, pihaknya tetap mendesak kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut.

"Mengimbau Radar Bogor memberikan ruang hak jawab kepada PDIP dan mengimbau semua media menjaga independensi serta mematuhi kode etik jurnalistik. Mendesak kepolisian mengusut tuntas aksi kekerasan dan memprosesnya secara hukum," katanya.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers juga mendesak Kepolisian mengusut tuntas aksi kekerasan yang dinilai melanggar hukum dan mengancam kebebasan pers.

"Mereka datang sambil marah-marah, membentak dan memaki karyawan. Bahkan mengejar staf sampai memukul dan merusak properti kantor," kata Direktur Eksekutif LBH Pers Nawawi Bahrudin.

Nawawi menyayangkan tindakan tersebut yang dinilai menodai kebebasan pers nasional. "Sangat mengancam demokrasi dan kebebasan pers di Indonesia." ujarnya.

Tindakan massa itu, lanjutnya, sangat bertentangan dengan Pancasila. Apalagi, Megawati Soekarnoputri adalah Ketua Dewan Pengarah BPIP.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Ilham Budhiman
Editor : Rustam Agus
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper