Penyerbuan Kader PDIP ke Radar Bogor Disesalkan. Radar Bogor Akui Ada Unsur Berlebihan

Gara-gara memberitakan gaji Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan judul Ongkang-ongkang Kaki Dapat Rp112 Juta, kantor redaksi Radar Bogor digeruduk kader dan simpatisan PDI Perjuangan.
Sholahuddin Al Ayyubi | 31 Mei 2018 12:12 WIB
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarmoputri dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat bertemu di Istana Batu Tulis, Jawa Barat, Selasa (20/2/2018) malam. - Dok. PDIP

Bisnis.com, JAKARTA – Gara-gara memberitakan gaji Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan judul Ongkang-ongkang Kaki Dapat Rp112 Juta, kantor redaksi Radar Bogor digeruduk kader dan simpatisan PDI Perjuangan, Rabu (30/5/2018) sore..

Mereka menilai Radar Bogor telah memuat judul berita yang tendensius. Selain itu, mereka juga keberatan dengan penggunaan kata gaji dalam berita tersebut. Mereka menilai Rp112 juta bukan gaji, tapi penghasilan. Selain itu, kader PDIP meminta redaksi Radar Bogor memberitakan bahwa Megawati belum dan tidak mau mengambil penghasilan tersebut.

Pada peristiwa yang terjadi Rabu (30/5/2018), massa pendukung PDIP dilaporkan sempat melakukan tindakan yang disebutkan sebagai kericuhan kecil. Laman radarbogor.id menuliskan massa merusak sebuah meja dan membanting-banting kursi hingga tempat sampah.

“Kericuhan kecil sempat terjadi kala perwakilan kader PDIP hendak naik ke lantai 4 via lift. Aswan dan Tegar terus mendapat tekanan dan dorongan secara fisik dari beberapa orang massa. Dalam rekaman video, mereka terlihat mendorong dan menarik baju pemred Radar Bogor sambil menghardiknya lantang,’ demikian ditulis Radar Bogor tentang apa yang dialami GM Produksi Radar Bogor Aswan Ahmad dan Pemimpin Redaksi (Pemred) Tegar Bagja Anugrah yang mengajak perwakilan massa melakukan mediasi.

Menanggapi peristiwa tersebut, Dewan Pers menyesalkan insiden penyerbuan sejumlah kader PDIP ke kantor media Radar Bogor kemarin malam karena tidak terima pemberitaan media tersebut yang dinilai terlalu tendensius.

Wakil Ketua Dewan Pers, Ahmad Djauhar menilai tindakan penyerbuan kader PDIP ke Kantor Media Radar Bogor dinilai tidak tepat, karena saat ini sudah ada mekanisme baku untuk menyelesaikan sengketa akibat sebuah pemberitaan. Selain itu, dia menyayangkan sikap Radar Bogor yang tidak melakukan cover both side atas berita yang dimuat itu, sehingga kader PDIP menggeruduk kantor media tersebut.

Sementara itu Aliansi Jurnalis Independen menyatakan mengutuk keras aksi kekerasan yang dilakukan kader dan simpatisan PDIP di ruang redaksi. AJI menyatakan keberatan atas pemberitaan harus diselesaikan sesuai Undang-Undang No 40/1999 Tentang Pers. AJI juga mendesak kepolisian mengusut tuntas aksi kekerasan dan memprosesnya secara hukum. Selain itu, AJI mengimbau Radar Bogor memberikan ruang hak jawab kepada PDIP. Di sisi lain, AJI mengimbau semua media menjaga independensi dan mematuhi kode etik jurnalistik.

Sementara itu, di sela-sela mediasi, Sekretaris DPC PDIP Kota Bogor Atty Soemadikarya menyatakan keberatan atas pemberitaan Radar Bogor. “Jadi, persoalan pemberitaan itu, di luar kepatutan. Menurut pandangan kami sebagai kader partai, sudah jelas itu mengandung unsur tendensius, dimana berita ditampilkan tidak berbasiskan data yang sebenarnya,” ujar Atty, seperti dikutip Radar Bogor, Rabu.

Dia mengatakan, para kader dan simpatisan PDI-P meminta klarifikasi dan permohonan maaf dari Radar Bogor terkait pemberitaan tersebut. Atty juga memohon maaf jika ada tindakan simpatisan atau kader PDI-P yang di luar batas.

Ada Unsur Berlebihan

Sementara itu, pihak Radar Bogor mengakui adanya unsur berlebihan yang termuat dalam koran. Hal itu dikatakan GM Produksi Radar Bogor Aswan Ahmad saat mediasi dengan perwakilan PDIP Bogor, Rabu (30/5/2018).

Sementara itu, Pemimpin Redaksi Radar Bogor, Tegar Bagja mengatakan, massa dan simpatisan PDIP menuntut klarifikasi tentang penghasilan Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri sebesar Rp112 Juta. Tegar menyebut, pihaknya menyepakati beberapa hal yang menjadi pertimbangannya untuk diklarifikasi.

Salah satu poin yang disepakati itu adalah memuat tulisan klarifikasi yang akan diterbitkan pada edisi esok (hari ini).

“Ada beberapa hal yang kita sepakati. Kita klarifikasi bahwa Rp112 juta penghasilan Ibu Mega itu tidak lantas diambil oleh beliau,” kata Tegar.

Tegar juga memaparkan, ada beberapa hal yang memang perlu diluruskan. Bahwa, Rp112 juta itu bukanlah gaji, melainkan penghasilan total yang terdiri dari banyak komponen seperti tunjangan plus gaji itu sendiri.

Klarifikasi Radar Bogor

Pada terbitan hari ini, Kamis (31/5/2018) Radar Bogor memenuhi kesepatakan untuk membuat klarifikasi dengan menerbitkan berita berjudul Megawati Tidak Ambil Gaji BPIP.

Disebutkan dalam bertita tersebut bahwa setahun dilantik dan bekerja, Megawati Soe­karno­putri bersama para seja­watnya yang tergabung dalam Ba­dan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), ternyata be­lum pernah mendapatkan gaji ataupun hak-hak keuangan dari negara. Besaran gaji pokok yang disiap­kan pun, rupanya, tak lebih besar dari yang didapat seorang wali kota.

"Seperti diketahui, sebelum berganti nama menjadi BPIP, Megawati bersama para tokoh nasional terlebih dahulu bergabung ke dalam Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPPIP)," tulis Radar Bogor.

Radar Bogor juga mengutip keterangan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Ahmad Basarah yang menjelaskan, kala tergabung UKPPIP, Presiden Joko Widodo juga menghadapi berbagai kendala internal administratif dan alur birokrasi antar kementerian yang ribet dalam mencukupi hak para tokoh nasional tersebut.

“Dampaknya, hingga setahun berjalan, baik dewan pengarah, kepala, deputi dan perangkatnya hingga tenaga ahli sebanyak 30 orang tidak diberikan dukungan gaji dan hak keuangannya dalam bekerja,” jelas Ahmad Basarah seperti dikutip Radar Bogor.

 

Sumber : radarbogor.id

Tag : pdip
Editor : Saeno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top