Bisnis.com, JAKARTA – Berita perkembangan penyelidikan skandal 1MDB serta sinyal kenaikan suku bunga The Fed yang makin kuat menjadi topik utama media nasional pada hari ini, Jumat (25/5/2018).
Berikut rangkuman berita global di sejumlah media nasional:
Skandal 1MDB Picu Utang. Dalam dua pekan pasca pemilu, Mahathir Mohamad, yang sebelumnya juga menjabat sebagai Perdana Menteri pada 1981—2003 telah disibukkan oleh sejumlah hal dari pembentukan kabinet, peninjauan ulang proyek infrastruktur dan anggaran pemerintah, hingga menghidupkan kembali penyelidikan hilangnya jutaan pendanaan negara akibat ulah pendahulunya (Bisnis Indonesia)
SUKU BUNGA THE FED, Sinyal Kenaikan Makin Kuat. Pejabat Federal Reserve memberikan sinyal bahwa otoritas moneter Amerika Serikat itu siap menaikkan suku bunga pada Rapat Kebijakan FOMC (Federal Open Market Committee) pada 12—13 Juni 2018. (Bisnis Indonesia)
Trump Batalkan Pertemuan. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mendadak membatalkan rencana pertemuan bersejarah dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un. Pertemuan dibatalkan kendati Korea Utara menjanjikan akan meledakkan terowongan lokasi uji coba nuklirnya. (Bisnis Indonesia)
Sektor Otomotif Diincar AS. Amerika Serikat (AS) telah meluncurkan penyelidikan keamanan nasional untuk impor mobil dan truk. Ini bisa mengarah pada tarif impor yang dikenakan AS terhadap baja dan aluminium impor yang diberlakukan Maret 2018 lalu. (Bisnis Indonesia)
Kebijakan Investasi Hijau di Eropa. Komisi Eropa mengusulkan aturan baru yang akan memaksa aset manajer, asuransi dan dana pensiun mengungkapkan bagaimana mereka memperhitungkan risiko lingkungan dalam berinvestasi. Komisi Eropa juga meminta institusi mematuhi kriteria saat mengklaim berinvestasi di surat berharga yang berbasis lingkungan. (Bisnis Indonesia)
Sistem Cukai Brexit Berbasis TI Memakan Biaya 20 Miliar. Inggris masih berjuang mengatur sistem bea cukainya terkait rencana meninggalkan Uni Eropa (UE) pada Maret 2019 mendatang. Rencana ini diperkirakan akan diikuti fase transisi selama 21 bulan sebelum sistem pasca Brexit untuk jangka panjang bisa diterapkan. (Bisnis Indonesia)
