Kabar24.com, JAKARTA – Eropa bagian Utara mengklaim gilirannya untuk memimpin otoritas kebijakan moneter Zona Euro setelah masa jabatan Gubernur ECB Mario Draghi berakhir.
Sinyal-sinyal klaim itu datang dari Gubernur Bank Sentral Jerman (Bundesbank) Jens Weidmann dan Gubernur Bank Sentral Finlandia Erkki Liikanen, yang secara eksplisit kini bersaing untuk menggantikan gubernur asal Italia di Bank Sentral Eropa (ECB).
“Saya percaya bahwa semua anggota Dewan Gubernur harus memiliki keinginan untuk berkontribusi dalam kebijakan moneter, juga di dalam peran berbeda,” kata Weidmann, menambahkan bahwa diskusi mengenai gubernur ECB masih terlalu dini, seperti dikutip Bloomberg, Senin (21/5/2018).
Sementara itu, Liikanen yang meninggalkan Bank Sentral Finlandia pada musim panas ini menyatakan, dia tidak akan berkampanye untuk jabatan tertinggi di ECB tersebut.
“Namun, akan ada situasi ketika ditanya ‘akankah kamu bersedia melakukan kewajiban?’, maka saat itu kita harus mempertimbangkannya,” ujar Liikanen di salah satu siaran TV Finlandia.
Adapun pemenang jabatan Gubernur ECB akan mengambil masa jabatan selama 8 tahun per November 2019. Periode tersebut tampak kritis karena gubernur ECB saat itu harus berkutat dengan penghapusan stimulus moneter dan bersiap untuk tren penurunan (downturn) ekonomi berikutnya.
Mengambil kendali jabatan kunci di ECB telah lama dipandang pemerintah di setiap negara Zona Euro sebagai suatu kemenangan. Pasalnya, jabatan gubernur bank sentral merupakan jabatan yang dapat menghasilkan keputusan, sehingga tidak jarang proses pemilihannya juga sangat rumit.
Sebelumnya, desakan Prancis terhadap Jean-Claude Trichet yang menjabat sebagai Gubernur ECB pada periode 2003-2011 telah memberikan jalan bagi Draghi untuk menggantikannya, setelah mantan Gubernur Bundesbank Axel Weber mengundurkan diri.
Adapun, divergensi ekonomi sejak krisis utang negara di kawasan Benua Biru kemudian memperparah deliberasi kawasan. Sementara semua pejabat ECB diharuskan untuk meninggalkan kepentingan nasional, para pemerintahan negara-negara Benua Biru sadar sekali bahwa perhitungan ekspansi Draghi setelah krisis telah memberikan ketidakpuasan di negara-negara Eropa Utara, khususnya Jerman.
Lemahnya perekonomian Eropa bagian selatan mendorong pengetatan kebijakan moneter untuk terus dilanjutkan.
Adapun independensi ECB tidak dapat untuk tidak menyeret politik nasional gubernurnya. Hal ini diperlihatkan oleh negara asal Draghi, di mana Italia masih belum menyimpulkan negosiasi koalisi di antara kedua partai populis yang memenangkan Pemilu Italia pada Maret.
Pembicaraan masih berlanjut untuk permintaan khusus Italia, yaitu mengenai write-down atas utang yang dipegang oleh Bank Sentral Eropa (ECB) sebesar 250 miliar euro (US$294 miliar) dan peningkatan dana anggaran.
“Situasi politik di Italia saat ini mengancam untuk memicu utang Zona Euro dan krisis perbankan—Jerman tidak akan mau memberikan bailout maupun menjadikan situasi di mana ECB harus terus melebarkan neraca berjalannya. Karena dengan demikian dapat mengancam stabilitas keuangan,” kata Neil MacKinnon, Strategis Makro Global di VTB Capital.
Dia menambahkan, pemilihan untuk posisi Gubernur ECB kini semakin krusial.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
