Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

AS Tidak Akui Hasil Pilpres Venezuela yang Dimenangkan Nicolas Maduro

Pemerintah di Washington tidak akan mengakui hasil pemilihan presiden Venezuela, yang digelar pada Minggu, kata Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Sullivan kepada wartawan.
Presiden Venezuela Nicolas Maduro/Reuters
Presiden Venezuela Nicolas Maduro/Reuters

Bisnis.com, BUENOS AIRES -  Pemerintah di Washington tidak akan mengakui hasil pemilihan presiden Venezuela, yang digelar pada Minggu, kata Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Sullivan kepada wartawan.

Amerika Serikat gencar mempertimbangkan pemberlakukan sanksi perminyakan terhadap Venezuela. Sullivan mengatakan bahwa tanggapan terhadap hasil pemilihan umum di Venezuela juga akan dibahas di pertemuan G20 di Buenos Aires pada Senin (21/5/2018).

Presiden Venezuela Nicolas Maduro diperkirakan terpilih kembali menjadi pemimpin enam tahun ke depan dalam pemilihan umum diboikot kelompok oposisi utama dan dikecam sebagai "penahbisan" diktator.

"Kami harus memastikan  tindakan kami sesuai dengan tujuan, yaitu menyasar pejabat korup dan bukan rakyat Venezuela," kata Sullivan.

"Kami tidak ingin menghancurkan negara tersebut yang membuat proses pemulihan semakin sulit setelah demokrasi kembali ditegakkan," kata dia.

Sullivan mengatakan  sanksi terkait aktivitas minyak di Venezuela sebagai "sebuah kebijakan yang sangat signifikan, yang kini telah dipertimbangkan secara aktif." Terkait Suriah, Sullivan mengaku tidak mengetahui adanya rencana penarikan bantuan Amerika Serikat di kawasan utara negara tersebut.

Pada Jumat, CBS memberitakan bahwa pemerintahan Trump telah menarik semua bantuan di kawasan utara Suriah, yang menunjukkan niat Gedung Putih untuk meninggalkan negara tersebut segera setelah kelompok bersenjata ISIS dikalahkan.

"Saya tidak mendengar keputusan apa pun dari pemerintahan ini untuk menarik bantuan dari kawasan utara Suriah," kata dia kepada Reuters dan Bloomberg.

"Pemerintah Amerika Serikat masih bertekad mengalahkan IS dan melindungi kepentingan Amerika Serikat di kawasan Suriah dan Irak," kata dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Martin Sihombing
Sumber : ANTARA/REUTERS
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper