Bisnis.com, JAKARTA -- Korea Selatan dan AS berupaya memastikan pembicaraan antara AS dengan Korea Utara berjalan sesuai rencana awal.
Presiden Korea Selatan (Korsel) Moon Jae In dan Presiden AS Donald Trump berbicara di telepon selama 20 menit pada Minggu (20/5/2018). Keduanya membicarakan perihal sikap terbaru Korea Utara (Korut).
"Kedua pemimpin akan bekerja bersama untuk menyukseskan pertemuan Korut-AS pada 12 Juni 2018, termasuk pertemuan antara Korsel-AS dalam waktu dekat," sebut kantor kepresidenan Korsel, seperti dilansir Reuters.
Moon dan Trump dijadwalkan bertemu di Washington pada Selasa (22/5). sebelum pemimpin Korut Kim Jong Un bertemu dengan Trump di Singapura bulan depan.
Meski Kim menyatakan akan melakukan denuklirisasi, tapi negosiator utama Korut Ri Son Gwon mengatakan tidak akan menggelar pembicaraan dengan Korsel jika permintaan mereka tidak diakomodasi. Dia mengacu pada latihan militer gabungan AS-Korsel yang digelar baru-baru ini.
Pernyataan itu disampaikan sehari setelah Korut mengancam akan menarik diri dari pertemuan dengan AS. Korut telah menegaskan akan mempertimbangkan kembali pertemuan dengan Trump jika AS bersikeras melakukan denuklirisasi gaya Libya.
Situasi makin tidak jelas setelah juru bicara Masyarakat Palang Merah Korut mendesak Seoul untuk memulangkan sejumlah pekerja restoran perempuan yang berada di Korsel sesegera mungkin sebagai itikad baik memperbaiki hubungan kedua negara.
Pada 2016, sekitar 12 orang pekerja restoran Korut datang ke Korsel dari China. Korut meminta mereka untuk dipulangkan setelah mengklaim mereka diculik oleh Korsel.
Pihak Korsel mengklaim 12 orang itu membelot atas keinginan sendiri.
Adapun denuklirisasi gaya Libya mengacu pada perjanjian nuklir damai antara AS dan Libya pada awal 2000. Ketika itu, pemimpin Libya Muammar Khadafi setuju untuk menghancurkan program pengembangan nuklirnya sesuai dengan permintaan AS.
Meski langkah itu menuai pujian dari negara-negara Barat, tapi negara-negara Arab justru mengritiknya. Pasalnya, langkah tersebut dinilai terburu-buru dan malah akan melemahkan posisi negara-negara Arab terutama menghadapi Israel yang juga memiliki nuklir.
Khadafi disebut sempat menahan sebagian bahan baku pengembangan nuklirnya untuk dijadikan kekuatan tawar dengan negara-negara Barat, termasuk AS. Hal ini juga dimanfaatkannya sebagai posisi tawar ketika NATO melakukan intervensi militer di negara itu pada 2011.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
