Presiden Diminta Tidak Gegabah Aktifkan Koopssusgab TNI

Presiden Joko Widodo diminta untuk memperkuat kinerja lembaga yang bertanggungjawab dalam menangani kasus terorisme, alih-alih mengaktifkan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI.
Amanda Kusumawardhani | 17 Mei 2018 17:20 WIB
Pasukan khusus gabungan intinya 60 orang. Tapi bagian-bagiannya sehingga semua kekuatannya 90 orang. Posisinya standby di Sentul dengan status operasi - TNI AD

Bisnis.com, JAKARTA—Presiden Joko Widodo diminta untuk memperkuat kinerja lembaga yang bertanggungjawab dalam menangani kasus terorisme, alih-alih mengaktifkan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI.

Jajang Nurjaman, Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), meminta Presiden mengevaluasi lembaga yang bertanggung jawab menangani kasus terorisme, antara lain Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kepolisian Republik Indonesia (Polri) serta Badan Intelijen Negara (BIN). 

“Evaluasi yang kami maksud adalah penggunaan anggaran terkait penanggulangan aksi terorisme di tiga lembaga di atas,” katanya, seperti dikutip dari keterangan resminya, Kamis (17/5).

Berdasarkan catatan CBA, baik Polri, BIN, serta BNPT, dinilai kurang maksimal dalam menggunakan anggaran yang dimilikinya. Hal ini terlihat dari sebagian besar anggaran yang dimiliki tiga lembaga ini habis untuk pos anggaran tidak produktif, seperti belanja pegawai. 

Polri misalnya, dari total anggaran yang dimiliki (tahun 2018) sebesar Rp95 triliun, hampir setengahnya yakni sebesar Rp44,2 triliun habis untuk belanja pegawai. Sebaliknya, terkait penindakan tindak pidana terorisme hanya dianggarkan senilai Rp435,8 miliar dan ditambah anggaran terkait penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri berkeadaan tinggi senilai Rp3 triliun.

Begitu juga dengan BIN, dari total anggaran yang dimiliki (tahun 2018) sebesar Rp5,6 triliun. Sebagian besar digunakan untuk biaya dukungan administrasi dan sumber daya manusia sebesar Rp3,5 triliun.

Sisanya digunakan untuk program pengembangan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan keamanan negara senilai Rp 1,9 triliun. Adapun terkait operasi intelijen dalam negeri dianggarankan senilai Rp 899 miliar, dan operasi kontra intelijen senilai Rp411,2 miliar.

Terakhir adalah BNPT, dari total angagran yang dimiliki (tahun 2018) sebesar Rp505,5 miliar. Anggaran untuk penanggulangan teroris bidang pencegahan dianggarkan senilai Rp169 miliar, serta penanggulangan teroris bidang penindakan dianggarkan senilai Rp122 miliar. 

“Adapun catatan terakhir dari kami, terkait usulan Moeldoko [Kepala Staf Presiden] kepada Joko Widodo agar mengaktifkan kembali Koopssusgab, menurut kami hal ini tidak diperlukan karena Polisi dan BNPT masih sanggup menangani aksi teror selama ini,” tekannya. 

Jajang berpendapat Presiden Jokowi memaksimalkan  kinerja tiga lembaga tersebut dengan evaluasi penggunaan anggarannya selama ini dan memperbaiki regulasi yang masih dianggap lemah ketimbang mengaktifkan kembali Koopssusgab.

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
tni, terorisme

Editor : Rustam Agus

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top