DPR Dukung Koopssusgab TNI Berantas Aksi Terorisme

Pengaktifan kembali pasukan elite Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI untuk memberantas teroris merupakan langkah tepat mengingat kerjasama tugas perbantuan TNI-Polri dalam menangani terorisme sangat memungkinkan.
John Andhi Oktaveri | 17 Mei 2018 16:23 WIB
Pasukan khusus gabungan intinya 60 orang. Tapi bagian-bagiannya sehingga semua kekuatannya 90 orang. Posisinya standby di Sentul dengan status operasi - TNI AD

Bisnis.com, JAKARTA—Pengaktifan kembali pasukan elite Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI untuk memberantas teroris merupakan langkah tepat mengingat kerjasama tugas perbantuan TNI-Polri dalam menangani terorisme sangat memungkinkan.

Demikian dikatakan oleh Wakil Ketua DPR Agus Hermanto terkait usulan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko.

Menurut Agus kerja sama kedua institusi itu tidak melanggar undang-undang maupuan aturan.

“Tidak ada yang dilanggar, UU TNI dan Polri memungkinkan kerjasama TNI Polri untuk menghadapi segala sesuatu yang diperlukan bangsa dan negara,” ujar Agus di Gedung DPR, Kamis (17/5). Dia menamabahkan bahwa TNI dan Polri sama-sama ahli di bidang terorisme, intelijen dan kemampuan lainnya.

“Secara makro, negara membutuhkan tugas perbantuan itu bisa dilanjutkan,” ungkap Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat tersebut.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR, Mardani Ali Sera mengatakan bahwa penguatan basis intelijen untuk memberantas terorisme di Tanah Air sangat mendesak dilakukan. Menurutnya, dengan intelijen yang kuat, aksi pencegahan dan pemberantasan terorisme bisa lebih terarah dan efektif.

"Aksi menyerang tanpa didahului data intelijen malah memperluas dan tidak menyelesaikan masalah. Jadi satuan intelijen perlu dilibatkan," kata Mardani. Selain memperkuat intelijen untuk langkah preventif, ujarnya, aparat keamanan perlu pula dibantu para akademisi dan tokoh agama untuk menanggulangi aksi terorisme secara holistik.

"Pertama mesti dipahami dimanapun aksi teror, mestinya lebih mengedepankan aksi intelijen untuk operasi preventif. Aksi pencegahan ini bisa melibatkan banyak pihak mulai dari akademisi, tokoh masyarakat, hingga tokoh agama," katanya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
tni, terorisme

Editor : Rustam Agus

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top