Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jokowi Pimpin Ratas Pengelolaan Dana Haji

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan sejumlah menteri dan kepala lembaga membahas pengelolaan dana haji.
- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan sejumlah menteri dan kepala lembaga membahas pengelolaan dana haji di Istana Bogor, Kamis (26/4).-JIBI/David Eka Issetiabudi
- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan sejumlah menteri dan kepala lembaga membahas pengelolaan dana haji di Istana Bogor, Kamis (26/4).-JIBI/David Eka Issetiabudi

Bisnis.com, BOGOR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan sejumlah menteri dan kepala lembaga membahas pengelolaan dana haji.

Jokowi ingin mengetahui laporan penggunaan dana haji dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

"Tentu saja kita inginkan [penggunaannya] yang transparan, akuntabel. Dan penting juga mengikuti prinsip-prinsip syariat yang ada," tuturnya, di Istana Bogor, Kamis (26/4/18).

Berdasarkan data BPKH, jumlah dana haji per Desember 2017 sebelum diaudit adalah Rp96,6 triliun yang terdiri dari Rp93,5 triliun setoran jamaah dan manfaat, serta Rp3,1 triliun merupakan dana abadi umat.

Dalam regulasi tersebut dinyatakan bahwa BPKH berhak untuk menempatkan dana dalam instrumen investasi berbasis syariah seperti saham, reksa dana, maupun sukuk.

Tahun lalu, fokus penempatan dan investasi dana haji terbilang masih konvensional yakni 65% di bank umum syariah (BUS) atau unit usaha syariah (UUS), serta sisanya atau 35% di sukuk.

Dalam pemberitaan Bisnis.com sebelumnya, porsi investasi dana haji pada tahun ini akan lebih beragam yakni 50% di BUS/UUS, 20% sukuk, 5% emas, 15% investasi langsung, dan 10% investasi lainnya.

Sementara itu, pada 2020 mendatang ditargetkan BUS/UUS sebesar 30%, sukuk 35%, emas 5%, investasi langsung 20%, serta investasi lainnya 10%.

Dalam ratas kali ini, Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Ketua OJK Wimboh Santoso, Kepala BPKH Anggito Abimanyu dan sejumlah menteri Kabinet Kerja.

Pada medio Maret lalu, Jusuf Kalla menyatakan alasan mengapa BPKH diprioritaskan menginvestasikan dana haji di Arab Saudi.

Menurutnya, saat ini perkembangan haji dan umrah semakin tinggi sehingga penanaman modal itu akan menguntungkan.

Sebelumnya, pada akhir pekan lalu Kepala BPKH Anggito Abimanyu bertemu Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden untuk membahas investasi tersebut. Saat itu, Anggito menyebut instrumen untuk dana haji mencapai Rp102,5 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Nancy Junita

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper