Pilkada 2018: Ini Lima Provinsi Rawan Konflik

Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia Komisaris Jenderal Moechgiyarto menyebutkan lima provinsi rawan konflik pada pelilihan kepala daerah (Pilkada) 2018.
Newswire | 20 April 2018 18:27 WIB
Ilustrasi-Petugas mengangkut kotak suara - Antara/Rivan Awal Lingga

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia Komisaris Jenderal Moechgiyarto menyebutkan lima provinsi rawan konflik pada pelilihan kepala daerah (Pilkada) 2018. Lima wilayah itu adalah Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Jawa Barat, Papua dan Maluku.

“Pilkada serentak, ada lima provinsi yang melaksanakan pemilihan gubernur terindikasi rawan konflik. Ada 11 indikatif yang memang kita pertimbangkan,” kata dia di Yogyakarta, Jumat, 20 April 2018.

Daerah pemilihan walikota yang rawan konflik adalah Kota Tual (Maluku), Tanjung Pinang (Kepulauan Riau), Pariaman (Sumatra Barat), Bogor (Jawa Barat), dan Pagar Alam (Sumatra Selatan).

Polisi memetakan kerawanan selama pemilihan kepala daerah di Papua saja ada banyak. Antara lain: Kabupaten Mimika, Paniai, Jayawijaya, dan Mamberamo Tengah. Kabupaten di luar Papua yang rawan adalah Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.

Indikasi kerawanan, kata mantan kepala Kepolisian Resor Sleman ini, antara lain: isu SARA, konflik internal partai politik, calon petahana, kondisi geografis dan profesionalitas penyelenggara pemilu. Karakteristik masyarakat dan profesionalitas aparat keamanan mempengaruhi besarnya gesekan.

Soal lawan calon kepala daerah yang kosong atau calon tunggal juga perlu diwaspadai. Sebab, bisa terjadi boikot terhadap pemilihan kepala daerah dan jual beli suara.

"Pada pemilihan kepala daerah 2018 tercatat tiga belas daerah dengan calon tunggal yang diprediksi rawan konflik. Daerah ini diantaranya Pasuruan, Lebak, dan Papua. Perlu ada perhatian khusus," kata dia.

Ia menjelaskan, pihaknya bekerjasama dengan aparat keamanan lain seperti Tentara Nasional Indonesia dan keamanan internal di suatu wilayah. Strateginya, antara lain peningkatkan pengamanan internal di lingkungan sekitar pemumutan suara. Ia meminta jajarannya untuk meminimalisir gejolak sosial dan potensi konflik sebelum pilkada berlangsung.

"Kami kerjasama sama TNI dan babinkamtibmas serta petugas keamanan setempat untuk menjaga keamanan di lokasi-lokasi itu. Terutama di lokasi objek vital nasional," kata Moechgiyarto.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Pilkada Serentak

Sumber : Tempo
Editor : Andhika Anggoro Wening

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top