Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Tak Bayar Pajak, Ketua Komisi I DPR Sebut Tak Masalah Facebook Bubar

Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhar sebelumnya menegaskan bahwa tidak masalah Facebook Indonesia ditutup, jika memang melakukan banyak pelanggaran perundang-undangan di Indonesia.
Ilustrasi Facebook./Bloomberg-Chris Ratcliffe
Ilustrasi Facebook./Bloomberg-Chris Ratcliffe

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhar menegaskan bahwa tidak masalah Facebook Indonesia ditutup, jika memang melakukan banyak pelanggaran perundang-undangan di Indonesia.

"Tidak masalah jika perlu ditutup. Bubar juga nggak masalah," katanya saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi I DPR dengan Facebook Indonesia di Kompleks Parlemen, Selasa (17/4/2018).

Kharis juga mempertanyakan Facebook bahwa selama beroperasi di Indonesia tidak pernah memberikan kontribusi atau tidak pernah membayar pajak. Dia menyebut Facebook selama ini telah mendapatkan jutaan dolar AS dari berbisnis di Indonesia.

"Tapi bayar pajak juga tak pernah. Jadi nggak masalah kalaupun bubar nanti juga akan muncul lagi yang baru," katanya.

Sementara, Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia Ruben Hattari mengakui kian banyak orang Indonesia yang terdampak dari penggunaan aplikasi this is your digital life Facebook yang diciptakan oleh Aleksander Kogan.

Menurutnya, sebanyak 748 orang Indonesia telah memasang aplikasi tersebut sejak November 2013 hingga 17 Desember 2015. Sedangkan jumlah orang Indonesia yang terkena dampak mencapai 1 1.0966.666 orang atau 1,26% dari total jumlah orang Indonesia yang terkena dampak secara global.

“Kami menemukan tambahan sebanyak 1.095.918 orang di Indonesia yang berpotensi terkena dampak,” ujarnya.

Ruben juga menyampaikan beberapa poin terkait metode yang digunakan untuk mengidentifikasi orang-orang yang terkena dampak Facebook.

Pertama, fitur lokasi telah digunakan untuk mengidentifikasi orang-orang yang terkena dampak. Menurutnya, lokasi tidak mencerminkan kebangasaan atau kewarganegaraan dan kemungkinan besar tidak mencerminkan tempat tinggal atau domisili sebenarnya.

Kedua, angka ini tidak termasuk orang yang telah mengunduh aplikasi tersebut, tapi kemudian menghapus akun Facebook-nya. Dengan demikian pihak Facebook sudah tidak memiliki datanya.

"Ketiga, Angka ini pun mungkin lebih besar dari yang sebenarnya. Karena kami tidak menyimpan data pengguna perorangan yang telah mengunduh aplikasi tersebut,” ujarnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Nancy Junita

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper