Kabar24.com, JAKARTA — Provinsi Bali mencapai indeks persepsi malaadministrasi yang paling rendah berdasarkan kajian Ombudsman Republik Indonesia.
Indeks Persepsi Malaadministrasi (Ipema) memberi gambaran bahwa adanya tingkat kenyamanan masyarakat di provinsi itu dalam perolehan pelayanan publik.
Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala mengatakan bahwa pihaknya merilis hasil survei indeks persepsi malaadministrasi yang dilakukan pada 2017 terhadap 3.080 responden di 11 provinsi.
"Lokus daerah dipilih berdasarkan tingkat kemiskinan di tingkat kota dan kabupaten," ujarnya, Selasa (27/3/2018).
Dia menerangkan, survei ini merupakan metode baru yang dilakukan Ombudsman untuk mendapatkan data primer dari pengguna layanan dengan cara memetakan tingkat malaadministrasi pada layanan publik dasar.
“Survei ini mengukur kenyamanan masyarakat memperoleh info tentang standar layanan dan interaksi masyarakat dengan penyelenggara layanan khususnya pada bidang pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan dan perizinan,” terangnya.
Menurutnya, dasar pemikiran dari pelaksanaan survei indeks persepsi maladministrasi adalah melanjutkan hasil penelitian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik yang telah dilakukan oleh Ombudsman sejak 2015.
Adapun provinsi yang menjadi lokus penelitian adalah Jawa Timur, Riau, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Lampung, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, dan Kalimantan Tengah dan data survei diambil dari cara berinteraksi untuk mengurus layanan dasar, sebagian besar pengguna layanan masih nyaman untuk mengurus secara langsung dibanding menggunakan sistem online.
“Bertanya langsung kepada petugas masih menjadi pilihan dominan bagi pengguna layanan dalam mengakses informasi standar layanan,” jelasnys.
Dari beberapa lokus yang menjadi target survey, menurutnya, Provinsi Bali masuk persepsi malaadministrasi yang paling rendah dibandingkan 10 provinsi lainnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
