Pendapatan Petani, Kabupaten Manggarai Jadi Daerah Unggulan Kemendes PDTT

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terus berupaya mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah di Indonesia, terutama antara pembangunan Kawasan Barat dan Kawasan Timur, termasuk juga antar wilayah perdesaan, daerah tertinggal, dan perbatasan.
Newswire | 21 Maret 2018 18:35 WIB
Ilustrasi - Istimewa

Kabar24.com, JAKARTA -  Kementerian   Desa,   Pembangunan   Daerah     Tertinggal, dan Transmigrasi terus berupaya mendorong pertumbuhan dan pemerataan   pembangunan   untuk   mengurangi   kesenjangan   antar   wilayah   di   Indonesia,     terutama  antara  pembangunan   Kawasan   Barat   dan   Kawasan   Timur, termasuk   juga   antar     wilayah perdesaan, daerah tertinggal, dan perbatasan.
    
“Pemerataan,   ketahanan   pangan,   dan   pembangunan   wilayah,   merupakan   salah   satu penjabaran dari NAWACITA 3, yakni negara hadir membangun negeri dari pinggiran,” kata Johozua M. Yoltuwu, Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Rabu (21/3).
    
Johozua menjelaskan, dalam upaya mengentaskan minimal 80 Kabupaten Tertinggal pada     akhir RPJMN 2015-2019, pihaknya fokus pada 50 Kabupaten Tertinggal yang merupakan     wilayah  perbatasan,  pulau-pulau  kecil terluar,  rawan  bencana, rawan   pangan,   serta   pasca konflik.
    
“Tahun   ini,  untuk   mendukung   pengentasan  desa-desa  tertinggal   dan  mengupayakan  desa     maju   dan   mandiri,   kami   menyasar   16   Kabupaten   Prioritas  Terintegrasi   yang   merupakan     bagian dari Daerah Tertinggal,”kata Johozua.
    
Dia menjelaskan, dari 16 kabupaten prioritas terintegrasi ini, dipilih empat     kabupaten sebagai  pilot project permodelan yaitu Kabupaten Aceh Singkil, Lombok Timur,     Manggarai, dan Maluku Tenggara Barat. Hasil dari piloting tersebut akan diadopsi oleh 12     Kabupaten   Prioritas   lainnya   sesuai   dengan   karakteristik   potensi,   kebutuhan,   dan     permasalahan daerah masing-masing.
    
Dalam kunjungannya meninjau program unggulan Sistem Manajemen Pertanian Terintegrasi     (Simantri) di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Johozua mengungkapkan bahwa  program   ini   dapat   dijadikan   percontohan   program   terintegrasi kabupaten.   

Simantri   merupakan   program  sinergi  berbagai   perangkat  daerah  dan  pihak  terkait  dalam    upaya meningkatkan pendapatan petani.  Saat ini, pihak-pihak yang terlibat Program Simantri     di Kecamatan Manggarai, antara lain, Dinas Perternakan berupa penyediaan hewan ternak  untuk   12  elompok  sasaran,  Dinas  Pertanian   berupa   penyediaan   bibit   14   jenis  tanaman,    pupuk   dan   pendampingan,   Dinas   PUPR   menyediakan   infrastruktur   dan   pengembangan jaringan irigasi, dan Dinas Perdagangan yang membantu dari sisi pasca panen dan pemasaran.

“Simantri  merupakan   program   unggulan   16   Kabupaten   Prioritas   Terintegrasi,   termasuk   Kabupaten Manggarai,   yang   melibatkan   berbagai   pihak   dalam   upaya meningkatkan   pendapatan  petani,”katanya.

Bupati   Manggarai,   Deno   Kamelus,   pada   kesempatan  yang   sama   menjelaskan,   Simantri  merupakan  suatu   program integrasi  beberapa  perangkat  daerah  untuk  meningkatkan  luas tanam hortikultura, populasi ternak, kualitas, dan kontinuitas tanaman hortikultura. Selain itu,    melalui   program  ini  diharapkan  dapat  memastikan  hasil   tanaman  hortikultura  berkualitas     sepanjang tahun yang berorientasi pada kebutuhan pasar. “Sejak 2017, telah terbentuk 12    kelompok yang beranggotakan sekitar 400 orang, dengan total luas lahan mencapai 50 hektare,    dan produksi hortikultura mencapai 319.939 kg,” kata Deno Kamelus.





Tag : ntt
Editor : Bambang Supriyanto

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top