Perkembangan LKM Jateng Masih Terkendala SDM

Kendati memiliki jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) terbanyak di Indonesia, pertumbuhan bisnis LKM di Jawa Tengah (Jateng) masih belum optimal, lantaran masih terbatasnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM).
Yustinus Andri DP | 14 Maret 2018 12:06 WIB
Ilustrasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Bisnis.com, SEMARANG — Kendati memiliki jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) terbanyak di Indonesia, pertumbuhan bisnis LKM di Jawa Tengah (Jateng) masih belum optimal, lantaran masih terbatasnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM).

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional III Jateng-DIY Bambang Kiswono menuturkan keterbatasan kemampuan SDM tersebut salah satunya dalam hal penyusunan laporan keuangan. Selain itu, persoalan lain yang relatif sering ditemuinya adalah rendahnya kemampuan dalam mengembangkan bisnis LKM.

“Potensinya sebenarnya cukup besar. Namun, kendala SDM seringkali masih terjadi. Untuk itu, kami akan menggiatkan pelaksanaan pelatihan mendasar kepada para pengelola LKM di Jateng,” katanya, Rabu (14/3/2018).

Berdasarkan data OJK Regional III Jateng-DIY, saat ini terdapat 107 LKM di Jateng. Adapun, dari jumlah tersebut 104 di antaranya berbadan hukum koperasi sedangkan sisanya berupa perseoran terbatas.

Apabila ditilik dari jenis usaha, LKM di Jateng terdiri dari 95 unit yang berbentuk konvensional dan 12 syariah. Sementara itu, berdasarkan cakupan wilayah usaha 27 di antaranya melingkupi desa dan 67 lainnya kecamatan.

Di sisi lain, jumlah LKM di Jateng tersebut mencapai lebih dari separuh total LKM di Indonesia yang mencapai 180 LKM. Bambang menyebutkan banyaknya jumlah pengusaha mikro, kecil dan menengah menjadi salah satu penyebab utama banyaknya LKM di provinsi ini.

Di samping meningkatkan edukasi kepada SDM pengelola LKM, OJK dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng juga terus memacu pertumbuhan bank wakaf mikro. Lembaga keuangan tersebut nantinya akan menggunakan platform yang selama ini digunakan oleh LKM syariah.

“Salah satu kelebihan bank wakaf mikro ini adalah memiliki penetrasi yang lebih dalam ke masyarakat yang selama ini dinilai kurang bankable,” ujarnya.

Pembiayaan melalui bank wakaf mikro dilakukan tanpa menggunakan agunan dan margin bagi hasil sebesar 3%. Nilai pembiayaan yang diberikan pun maksimal sebesar Rp3 juta, dengan disertai pendampingan usaha bagi debiturnya dan penyusunan laporan keuangan bagi pengelolanya.

Saat ini, terdapat  5 bank wakaf mikro di Jateng, yang telah diberi izin oleh OJK. Secara total di seluruh Indonesia telah terdapat 20 bank wakaf mikro yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 10 Maret 2018.

“Kami optimistis bank wakaf mikro akan tumbuh pesat, mengingat banyaknya lembaga keuangan yang sudah ada di pondok pesantren di penjuru Jateng,” papar Bambang .

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyatakan kehadiran bank wakaf mikro diharapkan dapat mendukung pengembangan ekonomi syariah yang berkesinambungan dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

“Semoga bank wakaf mikro ini mampu membantu masyarakat di lingkungan pondok pesantren yang saat ini mencapai lebih dari 28.000 di seluruh Indonesia, terutama yang belum terhubung dnegan lembaga keuangan formal,” ungkapnya.

Di sisi lain, Wimboh juga mengharapkan agar kehadiran lembaga keuangan tersebut  mampu membantu pemerintah mengurangi ketimpangan dan kemiskinan.

Tag : lembaga keuangan mikro
Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top