Kabar24.com, DENPASAR—Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi atau LPJK Bali menggandeng desa untuk mempercepat tenaga terampil konstruksi yang bersertifikasi.
Ketua LPJK Bali Ida Bagus Nyoman Sudewa mengatakan upaya tersebut dilakukan untuk memperpendek gap jumlah tenaga konstruksi bersertifikasi dengan yang belum tersertifikasi.
“Kami punya gap cukup besar. Di Bali kalau lihat pembangunan infrastruktur sekitar Rp2 triliun maka kebutuhan tenaga kerja 30.000 orang ahli maupun terampil. Saat ini baru bisa sertifikasi 7.000 orang atau 20% dari kebutuhan,” jelasnya, Selasa (27/2/2018).
Sudewa mengungkapkan sudah bekerja sama dengan dinas pekerjaan umum daerah untuk memperlancar sertifikasi tenaga kerja di desa. Menurutnya langkah ini merupakan salah satu bentuk jemput bola. Salah satu desa di Kabupaten Gianyar sudah mengimplementasikan program ini.
Desa menjadi salah satu bidikan untuk memperbanyak tenaga konstruksi bersertifikasi karena diperkirakan banyak tenaga kerja terampil. Selain itu, dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah pusat dimungkinkan untuk mendanai pelatihan dan sertifikasi.
“Dana sertifikasi bisa dari pemprov maupun dana desa. Karena disitu memungkinkan penggunaanya untuk memberdayaka masyarakat,” paparnya.
Menurutnya, tukang konstruksi di desa akan dilatih menggunakan standar peralatan dan mobile training unit (MBU) milik Dinas PU dan Pera untuk diuji di kelas dan lapangan. Sudewa menyatakan tukang di desa harus disertifikasi agar dapat bekerja secara prosedural serta sesuai standar.
Wakil Ketua II LPJK Bali Roy Mardhian Danny menjelaskan baru dua kabupaten kota yakni Badung dan Denpasar sepakat dengan sertifikasi tenaga kerja di desa. Total ada 60 desa di Badung dan 20 desa di Denpasar yang sepakat melakukan sertifikasi.
“Kalau dari setiap desa anggap saja 30 orang maka bisa dampaknya akan sangat besar,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
