Penanganan Gizi Buruk dan Campak, 4 Menteri Siap Bertolak ke Asmat

Empat menteri dan Kepala Kantor Staf Kepresidenan dijadwalkan mengunjungi Agats, Ibu Kota Asmat, Papua pada Jumat (23/2/2018).
Amanda Kusumawardhani | 22 Februari 2018 10:45 WIB
Dua ibu menggendong anaknya saat menunggu antrean berobat di puskesmas Ayam di kampung Bayiwpinam, Distrik Akat, Kabupaten Asmat, Papua, Jumat (26/1). - ANTARA/M Agung Rajasa

Bisnis.com, JAKARTA -- Empat menteri dan Kepala Kantor Staf Kepresidenan dijadwalkan mengunjungi Agats, Ibu Kota Asmat, Papua pada Jumat (23/2/2018).

Kelima pejabat tersebut adalah Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Moelok, Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, dan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

Para pejabat tersebut juga akan memastikan kesinambungan program penanganan pelayanan kesehatan dan program perbaikan kualitas hidup masyarakat Asmat.

Selain itu, mereka akan mengecek sarana dan prasarana kesehatan dan air bersih, serta berkoordinasi untuk menindaklanjuti perintah Presiden Jokowi untuk menyelesaikan persoalan kesehatan secara lebih terintegrasi dengan melibatkan berbagai kementerian.

Status Kejadian Luar Biasa (KLB) campak dan gizi buruk di Asmat yang ditetapkan pemerintah sejak pertengahan Januari hingga pertengahan Februari 2018, masih dilanjutkan dalam bentuk satuan tugas berjangka menengah dan panjang. Jangka menengah akan berakhir pada 31 Desember 2018, sedangkan jangka panjang hingga 2024.

Bupati Asmat Elisa Kambu berterima kasih atas dukungan pemerintah dan masyarakat dari berbagai penjuru Tanah Air dalam membantu masyarakat Asmat menghadapi kasus gizi buruk dan campak di wilayahnya.

“Semoga bantuan dan dukungan kepada masyarakat menjadi berkat bagi masyarakat Asmat, dan semua pihak yang telah mengulurkan tangannya untuk masyarakat juga mendapatkan berkat,” paparnya dalam keterangan resmi, Kamis (22/2).

Di lain pihak, Komandan Satgas Lapangan Brigjen TNI Asep Gunawan mengatakan penanganan dan pelayanan kesehatan yang terintegrasi dalam jangka menengah dan panjang akan dipimpin oleh Bupati Asmat.

Sementara itu, Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani menambahkan pentingnya memastikan pelaksanaan program ini dapat menyentuh akar permasalahan dan tidak hanya menyangkut urusan kesehatan semata.

“Yang juga harus diperhatikan adalah bagaimana memastikan supaya program ini dapat berjalan secara efektif, dengan tetap mempertimbangkan budaya masyarakat setempat,” ujarnya. 

Tag : asmat
Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top