Jokowi Instruksikan Deregulasi dan Evaluasi Insentif Investasi

Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada seluruh jajaran kementerian terkait untuk terus melakukan deregulasi, evaluasi insentif, hingga pengawasan terhadap paket kebijakan yang sudah ada.
Amanda Kusumawardhani | 20 Februari 2018 15:31 WIB
Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong (kedua kiri) mengamati maket Kawasan Industri Kendal (KIK) menjelang peresmiannya, di Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Senin (14/11). - Antara/Aditya Pradana Putra

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada seluruh jajaran kementerian terkait untuk terus melakukan deregulasi, evaluasi insentif, hingga pengawasan terhadap paket kebijakan yang sudah ada.

Hal ini merupakan serangkaian upaya Jokowi untuk memastikan aliran investasi asing terus masuk ke Tanah Air sejalan dengan semakin ketatnya persaingan ekonomi global.

"Saya ingin tekankan bahwa momentum kita saat ini sangat baik. Daya saing terus meningkat, Global Competitiveness Index 2017-2018 berada dalam kondisi 36. Momentum ini harus diikuti dengan terobosan, langkah-langkah yang inovatif untuk menarik investasi lebih banyak lagi ke negara kita," paparnya di Kantor Kepresidenan, Selasa (20/2/2018).

Pasalnya, pada saat yang bersamaan negara-negara lain seperti India, Pakistan, Bangladesh, dan Sri Lanka juga melakukan banyak terobosan untuk menarik minat investor asing.

"Sangat progresif, sangat atraktif, terutama dalam mempromosikan berbagai kemudahan investasi. Mereka juga menawarkan skema insentif yang menggiurkan yang diberikan kepada investor," tambah Kepala Negara.

Jokowi melanjutkan jika Indonesia tidak melakukan perbaikan dan berinovasi dalam pelayanan perizinan, juga memangkas regulasi yang menghambat, maka Indonesia akan semakin tertinggal.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution memperkirakan proyek perizinan terintegrasi (Single Submission) bisa mulai diujicobakan pada Maret 2018. Perizinan terintegrasi merupakan solusi yang ditawarkan pemerintah atas panjangnya alur perizinan investasi Tanah Air.

Uji coba itu akan dilakukan di seluruh lembaga penerintahan mulai dari kementerian, provinsi, dan kota/kabupaten.

Selain itu, turut dibentuk pula satuan tugas di setiap kementerian, provinsi, dan kabupaten/kota guna menjamin kelancaran program tersebut. Jika dirinci, satuan tugas itu akan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal di kementerian, sedangkan di daerah akan dipimpin oleh Sekretaris Daerah.

"Itu [pengawasannya] by sistem. Jadi kita semua tahu itu izinnya nyangkut di mana. Iya online," terangnya.

Tag : jokowi
Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top