Desakan Mundur Terhadap Ketua MK Dinilai Bersifat Politis

Desakan agar Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mundur dari jabatannya dinilai tidak proporsional dan bersifat politis.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 19 Februari 2018  |  13:06 WIB
Desakan Mundur Terhadap Ketua MK Dinilai Bersifat Politis
Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat membacakan putusan di Gedung MK di Jakarta. - Bisnis.com/Samdysara Saragih

Kabar24.com, JAKARTA – Desakan agar Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mundur dari jabatannya dinilai tidak proporsional selain bersifat politis. Demikian disampaikan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Akhmad Muqowam kepada wartawan di Jakarta pada Senin (18/2/2018).

"Kecenderungan desakan untuk mundur tidak proporsional dan cenderung politis. Bahkan mungkin ada kepentingan pihak tertentu yang ingin menjadi Ketua MK," ujar Muqowam yang juga Wakil Ketua Umum DPP Ikatan Alumni Universitas Diponegoro (IKA Undip).

Muqowam menilai teguran lisan Dewan Etik MK terhadap Arief Hidayat lantaran bertemu Komisi III DPR tidak tepat dijadikan dasar oleh pihak-pihak yang mendesak mundur.

Arief sesungguhnya sudah mendapatkan izin dari Dewan Etik secara lisan, karena terkait dengan aturan teknis penjadwalan atas akan adanya fit and proper test hakim MK di Komisi III DPR.

“Bahkan pertemuan itu dilakukan secara terbuka, dihadiri banyak orang, baik anggota DPR maupun Sekretariat Komisi III DPR,” ujarnya. Muqowam mengaku, dirinya mendapatkan informasi apa adanya terhadap apa yang dilakukan Arief.

"Tidak ada yang rahasia, apalagi ada deal politik," jelas Anggota DPD dari daerah pemilihan Jawa Tengah tersebut.

Terkait dengan hal itu DPP IKA Undip akan bertemu Arief Hidayat. IKA Undip sebagai wadah alumni akan membantu dan mengomunikasikan kepada berbagai pihak, sehingga pihak-pihak tersebut dapat bersikap adil serta proporsional.

Sebelumnya, 54 profesor dari sejumlah perguruan tinggi mendesak Ketua MK Arief Hidayat untuk mundur dari jabatannya.

Arief baru-baru ini dinyatakan melakukan pelanggaran ringan oleh Dewan Etik MK karena bertemu sejumlah pimpinan Komisi III DPR di sebuah hotel.

Dia diduga melobi pemimpin Komisi III agar pemimpin fraksi di Dewan agar memberikan dukungan kepadanya sebagai calon tunggal hakim konstitusi.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
mahkamah konstitusi

Editor : M. Syahran W. Lubis

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top
Tutup