KPK Diminta Lidik Laporan Korupsi di NTT, Jangan Hanya OTT Bupati Ngada Marianus Sae

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta melakukan penyelidikan kasus korupsi yang ada di Nusa Tenggara Timur.
MG Noviarizal Fernandez | 18 Februari 2018 15:45 WIB
Ilustrasi korupsi. - Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta melakukan penyelidikan seluruh kasus korupsi yang ada di Nusa Tenggara Timur, mengingat banyaknya laporan dugaan korupsi dari daerah tersebut yang masuk ke komisi antirasuah.

Petrus Salestinus, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) mengatakan bahwa ada banyak pejabat di provinsi tersebut yang telah dilaporkan ke komisi antirasuah karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi. Laporan itu, lanjutnya seharusnya ditindaklanjuti oleh KPK.

"Permintaan prioritas kepada KPK, dimaksudkan agar jangan sampai OTT [operasi tangkap tangan] yang dilakukan KPK di NTT hanya berhenti pada menangkap Marianus Sae, sehingga memberi kesan negatif bertujuan untuk memenuhi pesanan pihak tertentu," ujarnya, Minggu (18/2/2018).

Akan tetapi, lanjutnya, penyelidikan dan penyidikan yang ditunggu oleh masyarakat hingga saat ini belum dilakukan oleh KPK tanpa alasan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat NTT atau pelapor. 

Gabriel Sola dari Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (Kompak) NTT mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik pelaksanaan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap Bupati Ngada Marianus Sae, yang juga calon Gubernur NTT.

“Kita mendukung dan mengawal apa yang sudah dilakukan KPK. NTT masuk kategori darurat korupsi,” katanya.

Di NTT, lanjutnya, tindakan koruptif disinyalir tidak hanya terjadi di Ngada, tetapi juga terjadi di kabupaten lain dengan modus meminta fee 10% di depan sebelum pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur.

Selain itu, paparnya, banyak kepala daerh di NTT meminta uang kepada investor yang akan berinvestasi di daerah tersebut. Hal ini tentu saja menghambat investasi sekaligus laju pertumbuhan ekonomi di NTT.

“Kami ingin KPK masuk ke NTT dan menjadikan provinsi ini sebagai pilot project penindakan supaya investor bisa masuk tanpa diganggu oleh mafia di daerah. Kami harapkan KPK serius menetapkan NTT sebagai provinsi percontohan penindakan. Korupsi tergolong pelanggaran hak asasi manusia yang berat karena merampas hak ekonomi rakyat sehingga KPK harus bertindak tegas,” pungkasnya.

Seperti diberitakan, Bupati Ngada, Nusa Tenggara Timur, Marianus Sae diduga menerima total Rp4,1 miliar sebagai fee berbagai proyek di kabupaten tersebut.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan mengatakan bahwa uang tersebut diperoleh dari Wilhelmus Iwan Ulumbu Direktur PT Sinar 99 Permai. Perusahaan ini kerap mengerjakan berbagai proyek sejak 2011 atau setahun setelah Marianus Sae menjabat sebagai Bupati Ngada untuk periode pertama.

Pemberian fee tersebut dilakukan dengan cara memberikan kartu ATM BNI kepada Marianus Sae pada 2015. Rekening tabungan tersebut menggunakan nama Wilhelmus dan dibuka pada 2011 silam.

“Total uang yang diberikan baik ditransfer maupun diberikan secara tunai mencapai Rp4,1 miliar. Perinciannya November 2017 sebesar Rp1,5 miliar secara tunai di Jakarta, lalu Rp2 miliar ditransfer ke rekening WIU, lalu 16 Januari 2017 secara tunai Rp400 juta di Rumah Bupati dan 6 Februari Rp200 juta, juga di Rumah Bupati,” ujarnya.

Pemberian fee tersebut, lanjutnya, berkaitan dengan janji proyek di Kabupaten Ngada dengan jumlah total mencapai Rp54 miliar, dengan perincian pembangunan jalan Poma-Boras sebesar Rp5 miliar, jembatan Boawae sebesar Rp3 miliar, jalan Ranamoeteni Rp20 miliar, serta beberapa ruas jalan lain dengan nilai proyek Rp14 miliar, Rp5 miliar, dan Rp2 miliar.

Tag : kpk, korupsi, ntt
Editor : Nurbaiti

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top