Kabar24.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan jumlah sertifikat tanah yang sudah dipegang oleh masyarakat baru mencapai 51 juta dari yang seharusnya sebanyak 126 juta.
“Sebelumnya, setiap tahun pemerintah itu hanya mengeluarkan 500.000 sertifikat setiap tahun. Berarti butuh 150 tahun baru rampung sertifikat kalau diterus-teruskan,” katanya Maluku Tengah, mengutip keterangan resminya, (14/2/2018).
Oleh sebab itu, Presiden memerintahkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) tahun ini harus keluar 7 juta harus keluar sertifikat di seluruh Indonesia.
“Tahun kemarin 5 juta sudah keluar. Tahun kemarin 5 juta, tahun ini 7 juta, tahun depan 9 juta. Ini harus diberikan kepada rakyat semua. Kalau tidak kita ramai terus. Ramai masalah sengketa lahan, sengketa tanah,” ujarnya.
Menurutnya, semua keluhan yang masuk mulai di Sumatra, Kalimantan, hingga Sulawesi yaitu masalah sengketa lahan dan sengketa tanah.
“Baik masyarakat dengan pemerintahan, ada masyarakat dengan perusahaan, ada masyarakat dengan BUMN, ada masyarakat dengan masyarakat, ada tetangga dengan tetangga, ada juga anak dengan bapak, bapak dengan anak. Karena apa? Belum pegang sertifikat,” ungkap Presiden.
Khusus di Provinsi Maluku, Presiden Jokowi menjelaskan, dari 2,6 juta bidang baru 14 persen yang tersertifikasi atau 44.550 bidang. “Ada sebanyak 4.500 penerima sertifikat, dengan rincian dari kota Ambon sebanyak 2.500 penerima dan 2.000 dari Maluku Tengah,” ujarnya.
Usai menyerahkan sertifikat di Maluku Tengah, Presiden Jokowi meresmikan secara simbolis Museum Siwalima, dan menandatangani batu prasasti untuk gedung Hindu Center dan Gedung Buddha Center di bandara.
Setelah itu, Presiden Jokowi dan rombongan langsung menuju Bandara Pattimura, Ambon, untuk melanjutkan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan.
