Bisnis.com, JAKARTA - ASEAN ingin mempercepat pembicaraan dengan China terkait Laut China Selatan, meski mengakui rencana itu sulit terwujud dalam waktu dekat.
China dan sepuluh negara ASEAN sebenarnya telah mengadopsi sebuah kerangka kerja yang membahas aturan tentang permasalahan Laut China Selatan pada Agustus 2017. Laut China Selatan merupakan area yang rentan konflik, di mana sebagian besar wilayahnya dikuasai China tapi sebagian lainnya masuk dalam wilayah sejumlah negara ASEAN.
"Kami berharap negosiasi bisa dipercepat tapi isu ini sangatlah kompleks," ujar Menteri Pertahanan (Menhan) Singapura Ng Eng Hen usai pertemuan antara menteri pertahanan ASEAN, Rabu (7/2/2018).
Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, dan Filipina mengklaim sebagian atau seluruh wilayah Laut China Selatan, termasuk pulau-pulau dan karang-karangnya.
Seperti dilansir Reuters, dia menyatakan konflik yang muncul di area itu sudah terjadi sejak lama dan sangat tidak realistis untuk mengharapkan negosiasi rampung dalam waktu setahun.
Upaya mengikat China dalam sebuah aturan legal terkait Laut China Selatan sudah lama dilakukan negara-negara ASEAN. Beberapa negara menilai Negeri Panda mengacuhkan wilayah mereka dan menghalangi nelayan untuk berlayar serta memblokir pengembangan eksplorasi energi.
Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan sebelumnya mengatakan beberapa negara ASEAN telah menyampaikan kekhawatiran mengenai aktivitas China di wilayah itu, termasuk reklamasi di salah satu area.
