Bisnis.com, PALEMBANG – Pemerintah terus mengejar target penyerahan 7 juta sertifikat tanah untuk rakyat, tahun ini.
Presiden Joko Widodo mengatakan sebetulnya realisasi penyerahan sertifikat hingga 2015 masih belum sesuai harapan.
“Seharusnya, 126 juta sertifikat tanah yang dipegang masyarakat. Tetapi, sampai 2015, laporan yang saya terima baru 46 juta yang bisa diberikan kepada masyarakat,” sebutnya pada acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di Palembang, Senin (22/1/2018).
Presiden mengatakan pemerintah masih memiliki tugas berat karena harus menyelesaikan 80 juta sertifikat tanah untuk rakyat. Sertifikat tanah dipandang sebagai hal yang penting bagi masyarakat karena setiap kali dirinya berkunjung ke daerah, masyarakat selalu mengeluhkan masalah sengketa lahan.
Setiap saya pergi berkunjung ke kampung, desa, selalu dikeluhkan sengketa lahan. Karena apa? Ada 80 juta [bidang] tanah yang belum tersertifikasi,” ungkapnya.
Sebanyak 80 juta sertifikat tanah harus diserahkan oleh pemerintah kepaada rakyat paling lambat pada 2025.
Penerima program sertifikat tanah untuk rakyat yang dibuat pemerintah itu pun beragam, termasuk pula sertifikat tanah untuk rumah ibadah. Di antaranya ratusan masjid dan mushola, 10 gereja, dan 5 vihara di Sumatra Selatan (Sumsel).
Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan (BPN) Sofyan Djalil menuturkan terdapat 230.000 bidang yang sudah memiliki sertifikat di Sumsel. Pemerintah berupaya jumlah tanah yang disertifikasi pada tahun ini sama dengan realisasi 2017.
Dia menerangkan pihaknya secara bertahap menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat dan hari ini tercatat 5.534 sertifikat yang diberikan.
“Yang hadir 4.000 orang karena ada yang menerima lebih dari satu sertifikat, paling banyak berasal dari Palembang 1.200 orang dan Kabupaten Banyuasin 1.346 orang,” ucap Sofyan.
