Ulah Leasing Tarik Kendaraan Paling Banyak Diadukan di Bali Pada 2017

Pelayanan perusahaan pembiayaan di Bali paling banyak diadukan ke Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bali sepanjang 2017.
Feri Kristianto | 30 Desember 2017 22:50 WIB
Ilustrasi leasing kendaraan bermotor - www.raceworld.tv

Kabar24.com, DENPASAR—Pelayanan perusahaan pembiayaan di Bali paling banyak diadukan ke Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bali sepanjang 2017.

Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Bali, pada 2017 total menerima pengadua. sebanyak 507 kasus. Direktur YLPK Bali I Putu Armaya menegaskan dari total laporan itu pengaduan kasus leasing ataun finance sebanyak 95 laporan.

“Laporan yang masuk ke kami paling banyak soal Finance mengambil kendaraan konsumen secara paksa, dan menyalahi prosedur tidak sesuai aturan,” jelasnya, Sabtu (30/12/2017).

Kasus kedua adalah layanan perbankan sebanyak 72 kasus, meliputi masalah kartu kredit, pinjaman dan kehilamgan uang di ATM. Pada peringkat ketiga terkait pengaduan PLN sebanyak 65 kasus, meliputi pemadaman, pemutusan aliran listrik, dan masalah tarif banyak konsumen belum paham cara pengenaan tarif listrik, dan pihak PLN jarang sosialisasi masalah tarif.

Kemudian pengadua Telkom berada di urutan 4 sebanyak 58, sebagian besar masalah layanan speedy dan telepon mati. Berikutnya pengaduan kayanan PDAM sebanyak 50 kasus pelayanan di Daerah Badung, Denpasar, Tabanan, Buleleng, Jembrana dan Gianyar.

Layanan BPJS Kesehatan sebanyak 46 meliputi pelayanan di puskesmas, pelayanan di RS dan saat pindah paskes pelayanan kurang cepat, Pengaduan belanja online sebanyak 43 kasus, meliputi barang yang dibeli tidak sesuai, dan masalah laun ada unsur penipuan barang yang dibeli tidak dikirim.

Selain laporan soal keuangan dan listrik, muncul pengaduan layanan voucher Pariwisata sebanyak 33 kasus. Dalam pengaduan tersebut konsumen ditawari promo layanan diskon hotel dengan tarif ringan setelah konsumen tertarik dan ikut ternyata tarifnya tetap mahal konsumen sudah terlanjur bayar dan ikut.

Ada juga pengaduan terkait property sebanyak 20 kasus yang diadukan masalah fasos fasum, kwalitas bangunan. Selain itu Pengaduan Masalah Asuransi sebanyak 15 kasus meliputi klaim ke konsumen ribet dan berbelit belit, dan kasus penerbangan sebanyak 10 kasus yaitu klaim pembatalan tiket, dan kehilangan barang di bagasi.

Menurut Armaya, data pengaduan konsumen di Bali ini dari Januari sampai Desember 2017, sebenarnya pengaduan ini sangat banyak, tetapi ada konsumen yang mengadu tapi datanya belum lengkap dan ada yang belum menyertakan kartu Identitas. Pengadua paling banyak melalui media sosial seperti facebook, whats app hingga instagram dan telepon.

Armaya menegaskan dari data pengaduan konsumen ini pihaknya akan menyampaikan kepada instansi terkait. Dia mengatakan tidak bisa melanjutkan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang merupakan peradilan konsumen karena sekarang tidak aktif selama setahun ini di Bali, akibat adanya UU Pemerintah Daerah Th 2014 Perlindungan Konsumen khususnya BPSK sebelumnya ada di Kabupaten Kota diambil alih Provinsi.

Hanya saja setelah diambil alih provinsi juga sangat lambat, sehingga kasus kasus konsumen sangat menumpuk dan tidak bisa disidang di BPSK akhirnya Konsumen yang dirugikan.

Armaya menghimbau agar BPSK 2018 segera di Danai Provinsi, karena merupakan kewenangannya sesuai peraturan yang baru. Begitu juga kasus finance dan perbankan termasuk pengawasan OJK.

“Regulator ke depan harus ketat dan tegas mengawasi finance agar tidak lagi melakukan pelanggaran menarik paksa kendaraan konsumen yang kreditnya macet, bukan berarti kendaraan tidak boleh ditarik tetapi penarikan tidak melanggar peraturan yang berlaku,” tegasnya.

Tag : leasing
Editor : Rustam Agus

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top