Kaabr24.com, JAKARTA - Calon pesaing Joko Widodo dalam pemilihan presiden 2019 berancang-ancang menggunakan isu kemerosotan ekonomi untuk menjungkalkan sang petahana.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasonal Hanafi Rais mengatakan bahwa dalam setiap survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga, persoalan perekonomian menempati urutan teratas ketidakpuasan responden terhadap pemerintah saat ini.
“Top 3 itu lapangan kerja yang susah, kebutuhan pokok yang tinggi serta daya beli yang menurun. Sejak 2014, banyak subsidi yang berdapak langsung ke masyarakat dikurangi. Ketika ada gelombang populisme maka jadi sebuah saluran kereshaan yang membuncah dan tidak berhenti di sini saja. Artinya kalau pemerintahan Jokowi gagal memuaskan masyarakat, maka gelombang ini tetap muncul,” ujarnya dalam diskusi refleksi politik 2017 dan proyeksi 2018, Jumat (29/12/2017).
Karena itu, menrutnya, dibutuhkan sosok baru kalau Jokowi tidak bisa selesaikan masalah perekonomian dan menjawab problem sosial ekonomi ini. Saat ini sosok tersebut menurutnya belum muncul namun jika ada rising star yang muncul jelang 2019, dan dianggap telah selesai dalam urusan identitas dan berhasil memberikan jawaban dari kegelisahan ekonomi maka penantang tersebut bisa memenangi pemilihan 2019 mendatang.
Ferry Juliantoro, Wakil Ketua DPP Partai Gerindra pun menilai bahwa persoalan perkeonomian seperti naiknya harga berbagai kebuthan benar-benar terjadi dan jika situasi ini terus memburuk, maka tidak ada satu kekuasaan yang paling kuaat mampu bertahan di tengah situasi tersebut.
Airlangga Pribadi, peneliti Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC) mengatakan bahwa persoalan perekonomian dalam pemerintahan Jokowi bukan karena kebijakan yang buruk tapi target ambisius yang dicanangkan di awal masa jabatan sehingga dalam perjalanan target tersebut tidak terlaksana.
“Kalau mau berpikir adil, ada yang bisa kita beri poin positif yakni pertama ketika terjadi krisis sosial ekonomi di manapun, pemerintah pasti akan melakukan kebijakan pembangunan infrastruktur. Itu yang dilakukan AS setelah krisis 1929 di era Theodore Roosevelt lalu ada politik kesejahteraan yang dijalankan juga oleh Jokowi yakni program keluarga harapan untuk mengafirmasi 10 juta keluarga miskin,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
