Wakil Ketua MPR Sebut Setelah Reformasi Pemahaman Radikal Makin Masif

Majelis Permusyawarahan Rakyat (MPR) gencar melakukan sosialisasi empat pilar kebangsaan. Menurut Wakil Ketua MPR Mahyudin hal ini penting karena setelah reformasi pemahaman radikal kian masif.
Jaffry Prabu Prakoso
Jaffry Prabu Prakoso - Bisnis.com 17 Desember 2017  |  01:30 WIB
Wakil Ketua MPR Sebut Setelah Reformasi Pemahaman Radikal Makin Masif
Buku agama berisi ajaran radikalisme - Antara

Kabar24.com, SAMARINDA - Majelis Permusyawarahan Rakyat (MPR) gencar melakukan sosialisasi empat pilar kebangsaan. Menurut Wakil Ketua MPR Mahyudin hal ini penting karena setelah reformasi pemahaman radikal kian masif.

“Sosialisasi empat pilar sangat penting dilakukan karena banyaknya tantangan bangsa yang luar biasa terutama pasca reformasi bergulir. Beberapa bahkan berpotensi mengarah pada konflik SARA seperti pemahaman radikalisme,” katanya di Pondok Pesantren Darul Ihsan Teluk Lerong Ilir, Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan keterangan pers yang diterima Sabtu (16/12/2017).

Walaupun sosialisasi gencar digelar di berbagai daerah Indonesia, gerakan pemahaman Pancasila, UUD Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika belum semua tersentuh.

Menurut Politisi Partai Golkar ini pemahaman dan implementasi empat pilar juga sangat penting dilakukan untuk membentuk pribadi bangsa yang berkarakter kuat serta memiliki akhlak yang baik untuk mencegah dan membasmi karakter koruptif dan perbuatan korupsi.

“Tapi yang perlu dipahami terutama kalangan pesantren bahwa sosialisasi ini bukan penanaman doktrin atau pemaksaan seperti yang dilakukan pada jaman orde baru tapi pemasyarakatan, mengingatkan kembali bahwa kita sebagai bangsa memiliki kesepakatan kolektif yakni Pancasila sebagai pemersatu bangsa,” tuturnya.

Mahyudin juga menitikberatkan kepada persoalan korupsi. Dalam pidatonya korupsi adalah kejahatan luar biasa yang sangat sulit hilang bahkan bertambah marak.

“Itulah mengapa korupsi menjadi masalah kita bersama untuk bersama-sama memeranginya. Lingkungan pesantren mesti yang terdepan melawan korupsi salah satunya dengan keteladanan sebab Indonesia sedikit sekali sosok teladan,” jelasnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
mpr

Editor : Nancy Junita

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top