Bisnis.com, JAKARTA - Tiga pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) pendiri Partai Golkar mendesak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai berlambang pohon beringin itu segera melaksanakan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) di bulan Desember 2017.
Ketiga ormas itu yakni Ketua Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957 Agung Laksono, Ketua Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Ade Komaruddin dan Ketua Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Roem Kono.
Ketiganya mendesak DPP Partai Golkar untuk melaksanakan munaslub paling lambat tanggal 20 Desember 2017 mendatang.
"Hingga kini kita belum mendengar berita akan diadakannya rapat pleno munaslub sehingga kami bertiga mendesak diadakan munaslub pada bulan ini dan kami minta paling lambat tanggal 20 Desember 2017. Dan itu sudah sesuai aturan karena lebih dari 2/3 dewan pimpinan daerah (DPD) dan sebagian besar ormas menyatakan hal yang sama," kata Agung Laksono di Jalan Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Minggu (10/12/2017)
Dia mendorong agar degradasi dan penurunan elektabilitas Partai Golkar yang disebabkan tersandungnya Ketua Umum nonaktif Partai Golkar, Setya Novanto segera berakhir. Pasalnya, agenda politik baik pilkada serentak, pileg dan pilres sudah di depan mata.
"Tahun depan sudah penuh dengan agenda politik mulai tanggal 8-10 Januari 2018 untuk mendaftar Pilkada dan 2019 sudah dilaksanakan pilpres serta pileg," kata Agung.
Baca Juga
Ketiganya sepakat mengusulkan Menteri Perindustrian Kabinet Kerja, Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Partai Golkar menggantikan Setya Novanto. Agung mengatakan, hampir seluruh DPD Partai Golkar telah menyatakan dukungan kepada Airlangga menggantikan Setya Novanto.
"Setiap pemimpin ada pemimpinnya, begitu juga sebaliknya dan bagi kami Airlangga Hartarto lah yang dapat membawa Partai Golkar keluar dari turbulensi ini. Kami ingin memadukan latar belakang pendidikan, kemampuan, dan kompetensi dengan kepemimpinan yang berkarakter," kata Agung.
Sementara itu, Ketua MKGR Roem Kono belum mau menanggapi surat dari Setya Novanto yang mengundurkan diri sebagai Ketua DPR dan menunjuk Azis Syamsudin sebagai penggantinya.
"Saya belum dengar soal itu, tapi kami mendesak keputusan itu dikeluarkan setelah Partai Golkar memiliki kepemimpinan yang memiliki legitimasi setelah Munaslub dan bukan keputusan dari pelaksana tugas," kata Roem.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
