Akses UMKM Terhadap KUR Masih Minim

Ekonom dari Universitas Brawijaya Dias Satria menilai penambahan plafon dan subsidi kredit usaha rakyat (KUR) merupakan stimulus yang baik dan berpihak pada usaha mikro kecil menengah (UMKM) di tengah-tengah masih lesunya perekonomian global yang berimbas pada perekonomian lokal.
Choirul Anam | 08 Desember 2017 18:01 WIB
Kredit Usaha Rakyat - Istimewa

Kabar245.com, MALANG—Ekonom dari Universitas Brawijaya Dias Satria menilai penambahan plafon dan subsidi kredit usaha rakyat (KUR) merupakan stimulus yang baik dan berpihak pada usaha mikro kecil menengah (UMKM) di tengah-tengah masih lesunya perekonomian global yang berimbas pada perekonomian lokal.

Namun, kata dia, masalah mendasar dalam prekreditan nasional, terutama bagi UMKM, terkait dengan akses ke lembaga keuangan, karena tidak memiliki kapasitas, kolateral, dan lainnya.

“Sehingga harus ada sinergi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, utamanya memetakan potensi-potensi UMKM yang punya daya saing, atau kompetitif sehingga KUR ini akan tepat sasaran,” katanya di Malang, Jumat (8/12/2017).

Di sisi lain, KUR ini benar-benar harus dievaluasi dan dimonitor penggunaannya. yang wajib digunakan sebagai modal kerja, atau investasi. Bukan untuk konsumsi.

Dengan KUR yang bunganya semakin rendah dan jumlahnya besar, maka diharapkan akan mendorong suku bunga perbankan akan turun sehingga dampak multiplier-nya bagi perekonomian lokal akan semakin meningkat.

Dia juga berharap, KUR perlu menyasar ekonomi kreatif (ekraf), yang saat ini belum tersentuh perbankan karena business model-nya masih belum jelas.

Perlu ada jembatan untuk membiayai bisnis-bisnis ekraf start-up dan anak muda di industri kreatif agar mereka mampu melakukan ekspansi yang lebih besar.Jembatannya berupa kemudahan dalam legalitas bisnis dari pemerintah, terutama pemerintah daerah.

“Jadi yang penting saat ini untuk dikembangkan perrbankan adalah bagaimana melakukan evaluasi pinjaman, kredit, dan lain sebagainya berdasarkan big data,” ungkapnya.

Jika hal itu berhasil diterapkan perbankan, maka hal ini merupakan terobosan di era digital. Konsep 5C, yakni character, capacity, capital, condition, collatera perlu untuk dikembangkan lagi dengan informasi-informasi atau data terbaru sehingga orang meminjam uang tidak hanya dilihat dari jaminannya apa, tapi bisa dilihat dari track record seseorang lewat media sosial, keikut sertaannya dalam produk keuangan lainnya, track record dalam pembelian online dan era digital lainnya.

“Ini yang disebut penggunaan big data di era sekarang yang bisa menjadi paradigma baru dalam menilai kelayakan kredi,” ujarnya

Namun, dia mengakui, bank tidak mudah menerapkan konsep big data karena terkendala regulasi dari OJK. Namun hal itu tidak bisa dihindari karena sarang berada di era financial technology (fintech).

Karena itulah, OJK mestinya juga mengikuti tren tersebut dengan membuat relaksasi-relaksasi dan inovasi peraturan agar bank mempunyai ruang yang lebih lebar dalam membiayai UMKM ekraf.

Seperti diketahui, pemerintah akan menambah plafon dan subsidi KUR pada tahun depan, untuk mendorong penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Kebijakan tersebut ditempuh, karena kinerja KUR hingga akhir November lalu cukup moncer. Sampai dengan akhir bulan lalu, realisasi penyaluran KUR mencapai Rp91,3 triliun atau 85,6% dari target Rp 106,6 triliun pada tahun 2017. Kredit yang disalurkan melalui KUR ini tergolong lancar karena Non Performing Loan (NPL)-nya relatif rendah, sebesar 0,21%.

Tag : umkm, kur
Editor : Rustam Agus

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top