Target Kinerja Dikhawatirkan Tak Tercapai, Ganti Ketua DPR

Pengamat politik Heri Budiyanto menilai sudah seharusnya DPR mengambil sikap untuk memilih pengganti Ketua DPR Setya Novanto agar kinerja lembaga negara itu tidak terganggu dari segi citra maupun kinerja.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 08 Desember 2017  |  15:30 WIB
Target Kinerja Dikhawatirkan Tak Tercapai, Ganti Ketua DPR
Tahanan KPK Setya Novanto (tengah) meninggalkan Gedung KPK usai menjalani pemeriksaan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR di Jakarta, Kamis (30/11). - ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat politik Heri Budiyanto menilai sudah seharusnya DPR mengambil sikap untuk memilih pengganti Ketua DPR Setya Novanto agar kinerja lembaga negara itu tidak terganggu dari segi citra maupun kinerja.

Menurutnya, dari berbagai hasil survey, citra DPR terus tergerus akibat terseret persepsi publik yang buruk atas kasus korupsi e-KTP. Demikian juga dengan citra Partai Golkar yang terus merosot hingga tingkat elektabilitasnya di bawah angka 10%.

“Kalau pimpinan DPR tak segera diganti, dengan banyaknya fokus pekerjaan mereka ke politik, maka kinerja keseluruhan akan terganggu,” ujarnya dalam diskusi bertajuk “Posisi Ketua DPR, Antara Politik dan Hukum” di Gedung DPR, Jumat (8/12). Dia mengkhawatirkan DPR tidak akan mencapai target kinerja di bidang penyelesaian produk legislasi.

Selain ada target penyelesaian Rancangan Undang-undang (RUU), DPR juga berfungsi melakukan pengawasan jalannya pemerintahan dan penganggaran. “Jadi untuk menyelamatkan DPR mencapai target Undang-undang, DPR harus segera mengambil langkah untuk melakukan pergantian ketua,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amli dari Fraksi Golkar meminta publik untuk bersabar terkait kasus hukum yang menimpa ketua DPR.

Dia mengakui elektabilitas Partai Golkar mulai terganggu dengan kasus Novanto, namun Golkar butuh waktu dalam menyelesaikan persoalan internal.

Dia optimistis dalam waktu dekat akan ada solusi atas persoalan kepemimpinan di Golkar dan di DPR. Pasalnya, sistem paket sebagaimana diatur dalam UU MD3, Ketua DPR pengganti Novanto harus berasal dari Partai Golkar sendiri. “Bersabarlah. Kami akan segera menyelesaikan persoalan internal Golkar,” ujarnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
dpr

Editor : Martin Sihombing

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top
Tutup