Kabar24.com, JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis menyarankan agar Partai Golkar meminta Presiden Jokowi menjadi ketua umum Partai Golkar karena kalangan pengurus pusat (DPP) dan daerah (DPD) memilih berkonsultasi dengan sang presiden ketimbang para petinggi partai tersebut.
Saran yang agak ‘nyeleneh’ tersebut disampaikan Margarito dalam diskusi di Gedung DPR bersama Ketua DPD Partai Golkar NTT, Melky Laka Lena, Anggota DPR Ahmad Baidowi dari Fraksi PPP dan Yandri Susanto dari PAN, Kamis (30/11).
Menurutnya, Partai Golkar terlihat lemah sejak kasus korupsi Ketua Umum Setya Novanto memunculkan persoalan kepemimpinan di partai tersebut. Sebagian kader menginginkan dilakukan Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) untuk mengganti Novanto, sedangkan sebagian lainnya mempertahankannya dengan mendukung Idrus Marham sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar.
"Kalau 18 Ketua DPD (Dewan Pimpinan Daerah) datang hari ini ke Presiden Jokowi, sekalian saja Presiden Jokowi dijadikan ketua umum Golkar. Idrus Marham juga sowan ke Jokowi. Ini meperlihatkan partai ini payah, bukannya lapor ke ketua umum,” ujarnya dalam diskusi yang dilaksanakan Bagian Pemberitaan DPR tersebut.
Lebih jauh Margarito mengatakan usulannya tersebut bisa dianggap serius mengingat Presiden Jokowi bukanlah ketua umum partai maupun pengurus atau fungsionaris PDIP. Persoalan hal tersebut akan melanggar AD/ART Partai Golkar, Margarito mengatakan bahwa dalam Munaslub hal itu bisa diubah.
Margarito menyebut ada semacam kegamangan di tubuh Partai Golkar sehingga cenderung minta petunjuk kepada presiden seperti di zaman Orde Baru. Kalau demikian, ujarnya, solusinya adalah menjadikan Jokowi sebagai ketua umum sehingga partai tersebut langsung disebut sebagai partai berkuasa.
"Demi Golkar, demi bangsa, jadikan saja Jokowi ketua umum Golkar,” ujarnya.
Fenomena ketua umum dari luar kader partai pernah terjadi pada Partai Hanura. Ketua Umum Oesman Sapta Odang sebelumnya disepakati menjadi ketua umum menggantikan Jenderal Wiranto meski belum pernah menjadi kader.
Kejadian yang sama juga terjadi pada Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang mengangkat Hendro Priyono sebagai ketua umum.
Sementara itu, Yandri Susanto pesimistis Presiden Jokowi akan menerima usulan tersebut mengingat komitmennya saat kampanye yang tidak membolehkan menterinya rangkap jabatan.
Kalau Jokowi melakukan hal itu maka dia akan dinilai tidak taat pada komitmennya saat kampanye karena tidak memberi contoh yang baik.
"Tapi saya kok tidak yakin ya. Namun saya tidak mau mencampuri urusan tersebut karena itu urusan internal partai,” ujar Yandri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
