Korea Utara Tembakkan Rudal Balistik Antarbenua Pagi Ini

Korea Utara meluncurkan rudal balistik antarbenua, dalam provokasi pertamanya sejak Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melabeli negara tersebut sponsor terorisme.
Renat Sofie Andriani | 29 November 2017 07:05 WIB
Rudal balistik Korea Utara - reuters

Kabar24.com, JAKARTA – Korea Utara meluncurkan rudal balistik antarbenua, dalam provokasi pertamanya sejak Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melabeli negara tersebut sponsor terorisme.

Pemerintah AS dan Jepang mengatakan bahwa proyektil tersebut ditembakkan pada Rabu pagi waktu Jepang dari pantai barat Korea Utara sebelum mendarat di Laut Timur. Militer Korea Selatan pun menyatakan bahwa pihaknya melakukan latihan rudal beberapa menit pasca peluncuran tersebut.

“Saya hanya akan mengatakan bahwa kami akan menanganinya,” kata Trump kepada awak media di Gedung Putih, seperti dikutip dari Bloomberg, Rabu (29/11/2017).

Sementara itu, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menyatakan bahwa dia akan meminta sebuah pertemuan darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Menurut Menteri Pertahanan AS James Mattis, rudal tersebut mengudara lebih tinggi daripada rudal lain yang pernah diluncurkan Korea Utara sebelumnya.

“Komitmen kami untuk membela sekutu-sekutu kami, termasuk Republik Korea dan Jepang, dalam menghadapi ancaman ini, tetap sangat ketat,” menurut pernyataan Pentagon. “Kami tetap siap membela diri dan sekutu kami dari serangan atau provokasi apapun.”

Juru bicara Departemen Luar Negeri Heather Nauert secara terpisah mengatakan bahwa opsi diplomatik masih berjalan dan terbuka untuk saat ini.

Menteri Pertahanan Jepang Itsunori Onodera mengatakan bahwa rudal balistik antarbenua (ICBM) tersebut mungkin telah mencapai ketinggian 4.000 km (sekitar 2.500 mil).

Pihak Pentagon menyatakan bahwa rudal itu melintas sekitar 1.000 km sebelum jatuh di zona ekonomi eksklusif Jepang (EEZ), yang membentang sekitar 200 mil laut (370 km) dari lepas pantai.

“Rudal tersebut bisa memiliki jangkauan yang lebih dari cukup untuk mencapai bagian manapun dari daratan Amerika Serikat,” tulis David Wright, co-director Union of Concerned Scientists Global Security Program.

Meski demikian, pasar Asia tampaknya tidak banyak terdampak oleh hal ini. Nilai tukar yen dilaporkan turun 0,5%, namun kemudian mengikis pelemahannya dan diperdagangkan di 111,46 per dolar pada pukul 5:55 pagi waktu Tokyo.

“Pasar sepertinya telah terkondisikan pada beberapa uji coba [rudal] yang pernah dilihat,” kata Mark Lister, head of private wealth research di Craigs Investment Partners.

Sponsor Terorisme

Pertengahan bulan ini, Presiden Donald Trump memberi label Korea Utara sebagai negara sponsor terorisme.

Dilansir Washington Post, pernyataan Trump ini membuka kemungkinan Korea Utara akan mendapat beberapa sanksi baru dari AS dan kemungkinan kewajiban hukum. Namun, sanksi tersebut sepertinya tidak berefek praktis pada negara yang telah berhasil mengembangkan senjata nuklir dan rudal balistik antar benua ini.

"Seharusnya sudah lama terjadi. Seharusnya terjadi bertahun-tahun yang lalu," kata Trump di Gedung Putih, seperti dikutip dari Washington Post.

Pernyataan tersebut mengacu pada keputusan hampir satu dekade yang lalu untuk menghapus Korea Utara dari daftar terorisme sebagai isyarat diplomatik. Langkah kontroversial yang dilakukan tahun 2008 lalu itu dimaksudkan untuk memberi penghargaan kepada Korea Utara atas kerja sama dan untuk mendorong negosiasi lebih lanjut.

Trump telah menganggap tawaran tersebut, yang dilakukan pada masa mantan presiden George W. Bush sebagai naif dan salah arah. Trump berpendapat, alih-alih menurunkan risiko perang nuklir, upaya negosiasi yang lalu malah meningkatkan ketegangan dan membuat Korea Utara berani melakukan provokasi lainnya.

"Selain mengancam dunia dengan kerusakan nuklir, Korea Utara telah berulang kali mendukung tindakan terorisme internasional, termasuk pembunuhan di tanah asing," kata Trump.

"Rezim Korea Utara harus taat hukum. Mereka harus mengakhiri pengembangan rudal nuklir dan balistik yang melanggar hukum, dan menghentikan semua dukungan untuk terorisme internasional," lanjutnya.

Korea Utara sebelumnya telah masuk dalam daftar terorisme selama 20 tahun sebelum akhirnya dihapus pada tahun 2008 untuk memenuhi persyaratan pemeriksaan nuklir. Namun, Pyongyang kemudian melanggar kesepakatan tersebut.

"Hal itu jelas gagal, karena kita bisa melihat bagaimana sikap mereka saat ini," kata Menteri Luar Negeri AS, Rex Tillerson di Gedung Putih.

Tillerson, yang secara terbuka mempertimbangkan kembali pelabelan teroris tersebut pada awal April, mengatakan pada hari Senin bahwa pihaknya meminta Korea Utara bertanggung jawab atas sejumlah tindakan yang telah mereka lakukan selama beberapa bulan terakhir.

Tillerson telah berusaha untuk tetap menjalin komunikasi terbuka dengan Korut bahkan saat Trump dan diktator Kim Jong Un saling melontarkan penghinaan dan ancaman, termasuk sumpah Trump pada bulan September bahwa, dia akan "menghancurkan Korea Utara secara total” jika diperlukan.

 

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
korea utara

Editor : Mia Chitra Dinisari

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top