Suap Pengesahan RAPBD: KPK Periksa Intensif NUR, Istri Salah Satu Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi masih memeriksa NUR anggota DPRD Provinsi Jambi yang diduga mengetahui kasus penyuapan terkait pengesahan RAPBD 2018.
MG Noviarizal Fernandez | 29 November 2017 19:05 WIB
Ilustrasi: Petugas KPK memerlihatkan barang bukti uang saat konferensi pers mengenai operasi tangkap tangan (OTT) pimpinan DPRD Mojokerto dan Kepala Dinas PUPR Mojokerto, di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (17/6). - Antara/Hafidz Mubarak A

Kabar24.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi masih memeriksa NUR anggota DPRD Provinsi Jambi yang diduga mengetahui kasus penyuapan terkait pengesahan RAPBD 2018.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan menyebutkan NUR adalah istri dari tersangka Saipudin, Asisten III Sekretaris Daerah Jambi.

Diduga kuat NUR yang sampai saat ini masih berstatus sebagai saksi, mengetahui secara detail komunikasi antara pihak eksekutif dengan legislatif terkait pemberian uang pelicin pengesahan RAPBD.

“NUR bersama tiga tersangka kami hadirkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Saksi-saksi lain yang masih berada di Jambi akan kami datangkan ke Jakarta. Mereka tidak bisa didatangkan sekaligus karena kendala ketersediaan penerbangan,” ujarnya, Rabu (29/11/2017).

Sebelumnya, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus ini yakni:

  • Supriyono, Anggota DPRD Provinsi Jambi sekaligus anggota Badan Anggaran
  • Saipudin, Asisten III Sekretaris Daerah Jambi
  • Arfan, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Jambi
  • Erwan Malik, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Jambi

Supriyono sebagai penerima suap dijerat dengan Pasal12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang (UU) No. 31/1999 sebagai mana diperbaharui dalam UU No.20/2001.

Sedangkan tiga tersangka lainnya yang bertindak sebagai pemberi dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 a atau b atau Pasal 13 UU yang sama juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1.

“Dalam OTT ini KPK mengamankan total uang sebesar Rp4,7 miliar yang diduga bersumber dari para pengusaha rekanan pemerintah daerah,” ujar Basaria.

Dia menjelaskan, uang suap yang diberikan tersebut bertujuan agar para anggota DPRD hadir dalam rapat paripurna pengesahan RAPBD 2018.

Pasalnya, sempat beredar kabar bahwa sebagian anggota berencana untuk tidak menghadiri rapat tersebut karena ketiadaan uang pelicin yang diberikan oleh pemerintah daerah.

“Untuk memuluskan pengesahan tersebut, terjadi kesepakatan antara anggota DPRD dan pihak eksekutif tentang penyerahan uang yang sering diistilahkan sebagai uang ketok dengan kode undangan,” tambah Basaria.

Pada Selasa (29/11/2017), menurutnya telah terjadi tiga kali penyerahan yakni sebesar Rp700 juta dan Rp600 juta pada pagi hari serta Rp400 juta pada siang hari yang diserahkan oleh Saipudin kepada Supriyono, sebelum ditangkap oleh tim KPK.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
kasus suap, OTT KPK

Editor : Saeno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top