Pencegahan Korupsi: Sekretariat Bersama Ditargetkan Beroperasi Januari 2018

Sekretariat bersama pencegahan korupsi yang akan berkantor di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi ditargetkan mulai beroperasi pada Januari 2018. Bimo Wijayanto, dari Kantor Staf Presiden mengatakan bahwa sekretariat bersama tersebut bertugas memastikan kegiatan pencegahan korupsi yang disesuaikan dengan karakteristik daerah bisa berjalan dengan lancar.
MG Noviarizal Fernandez | 22 November 2017 21:45 WIB

Kabar24.com, JAKARTA - Sekretariat bersama pencegahan korupsi yang akan berkantor di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi ditargetkan mulai beroperasi pada Januari 2018.

Bimo Wijayanto, dari Kantor Staf Presiden mengatakan bahwa sekretariat bersama tersebut bertugas memastikan kegiatan pencegahan korupsi yang disesuaikan dengan karakteristik daerah bisa berjalan dengan lancar.

Pencegahan berbasis karakterisitik itu menurutnya mutlak diperlukan karena kondisi setiap daerha yang tidak sama. Dia menguraikan, ada sebagian daerah yang memiliki rasio elektrifikasi yang tidak memadai sehingga digitalisasi berbagai sistem tidak bisa dilaksanakan.

“Kalau daerah-daerah semacam ini, tentu saja yang harus diperkuat adalah kelembagaannya. Contoh, di banyak daerah di Indonesia, Unit Layanan Pengadaan masih bersifat ad hoc sehingga rentan terhadap intervensi baik dari atasan maupun pihak lain. Kalau lembaganya sudah permanen yang didukung remunerasi dan sertifikasi yang baik, intervensi itu bisa ditekan,” ujarnya, dalam publikasi indeks persepsi korupsi Rabu (22/11/2017).

Dia melanjutkan, sembari menanti pengesahan dalam bentuk preaturan presiden, lembaga-lembaga yang tergabung dalam sekretariat bersama itu yakni Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kantor Staf Presiden, Kementerian Dalam Negeri, dan Komisi Pemberantasan Korupsi tengah melakukan penyenderhanaan aksi pencegahan dari smeula berjumlah 59 aksi menjadi 12 aksi.

Fokus dari pencegahan tersebut meliputi pengadaan barang dan jasa, perizinan, penerimaan daerah, penguatan tata kelola pemerintah daerah di man salah satunya adalah penguatan fungsi inspektorat, tata kelola bahan pangan strategis dan penegakan hukum.

“Target kami Januari setelah Presiden sahkan penguatan Perpres No. 55/2012. Kami belum bisa bilang tepatnya kapan tapi harapannya Januari,” katanya.

Sekretariat bersama ini nantinya memiliki unit kerja yang jauh lebih besar dibandingkan sekretariat eksisting saat ini yang berada di bawah naungan Bappenas khususnya pada Direktorat Hukum dan Regulasi.

“Nantinya juga, sekretariat ini akan mendapatkan anggaran yang lebih besar sekitar enam kali lipat dibandingkan anggaran saat ini yang mencapai Rp12 miliar setiap tahunnya,” pungkasnya.

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
korupsi

Editor : Andhika Anggoro Wening

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top