Perundingan Koalisi Gagal, Jerman Kemungkinan Gelar Pemilu Ulang

Kanselir Jerman Angela Merkel menghadapi krisis terbesar dalam karirnya pada hari Senin setelah perundingan koalisi untuk membentuk pemerintahan baru gagal.
Aprianto Cahyo Nugroho | 21 November 2017 08:09 WIB
Angela Markel - cebit.de

Bisnis.com, JAKARTA – Kanselir Jerman Angela Merkel menghadapi krisis terbesar dalam karirnya pada hari Senin setelah perundingan koalisi untuk membentuk pemerintahan baru gagal.

Kegagalan tersebut mengangkat prospek diadakannya pemilihan baru di Jerman. Ini terjadi kurang dari tiga bulan setelah pemilihan umum meyakinkan bahwa Merkel, yang merupakan ikon demokrasi dan nilai-nilai Barat, akan tetap menjadi pemimpin Jerman untuk masa jabatan keempat.

Merkel mengatakan bahwa dia tetap berharap bisa membentuk sebuah pemerintahan mayoritas. Tetapi jika dipaksa memilih, kata Merkel, dia lebih memilih untuk menjalani pemilihan baru daripada mencoba menjadi pemimpin pemerintahan minoritas.

"Saya tidak ingin mengatakan tidak, tapi saya sangat skeptis, dan percaya bahwa pemilihan baru akan menjadi jalan yang lebih baik," kata kanselir kepada jaringan penyiaran public ARD, seperti dikutip New York Times.

Pada saat Uni Eropa menghadapi sejumlah masalah mendesak, mulai dari negosiasi Brexit dengan Inggris, hingga munculnya populisme sayap kanan serta separatisme di wilayah Catalonia Spanyol, kemungkinan ketidakstabilan politik di Jerman dapat kembali mengirimkan gejolak besar di Eropa.

Gagalnya perundingan tersebut mencerminkan keengganan mendalam dari blok konservatif Merkel, Partai Greens dan Partai Demokrat Bebas yang pro-bisnis  untuk berkompromi mengenai posisi kunci. Partai Demokrat Bebas mundur dari perundingan tersebut pada hari Minggu, dengan alasan yang disebut sebagai atmosfir ketidaktulusan dan ketidakpercayaan.

"Tidak ada koalisi yang bersedia membentuk pemerintah," kata Thomas Kleine-Brockhoff, direktur kantor Berlin di German Marshall Fund.

"Ini adalah wilayah yang belum dipetakan sejak 1949. Kami menghadapi periode imobilitas politik yang berlarut-larut. Ini bukan hanya akan berlangsung lama, tapi juga tidak menunjukkan jalan keluar yang jelas," lanjutnya.

Melakukan pemilihan baru bukanlah prosedur yang mudah di Jerman. Setelah dengan pemerintah yang tidak stabil pada tahun 1920-an dan 1930-an serta runtuhnya Republik Weimar, konstitusi Jerman memiliki beberapa rintangan prosedural yang akan membuat proses yang berkepanjangan dan sulit.

Krisis ini muncul tujuh pekan setelah pemilihan terakhir, yang membawa sayap kanan alternatif Jerman, atau AfD ke Parlemen, dan dalam beberapa hal menunjukkan kembalinya sistem politik negara yang telah lama dilanda perdebatan dan perselisihan kebijakan.

"Ini hanya satu langkah lagi dalam belajar demokrasi di Jerman sejak Perang Dunia II, dari sistem proporsional yang sangat stabil menjadi sesuatu yang berantakan," kata Henrik Enderlein, dekan Sekolah Tinggi Tata Pemerintahan Hertie di Berlin.

Potensi ketidakstabilan di Jerman akan menjadi pukulan besar bagi Uni Eropa. Merkel telah menjadi tokoh politik paling dominan di kawasan ini dalam dekade terakhir, karena berjasa membimbing zona euro setelah krisis keuangan 2008 dan baru-baru ini menjadi tandingan yang kuat dari populis di seluruh Benua.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
jerman

Editor : Mia Chitra Dinisari

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top