Akbar Tanjung : Selamatkan Partai, Golkar Perlu Ketua Baru

Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar menyatakan Golkar harus mencari pengganti Novanto sebagai Ketua Umum dengan memilih pemimpin yang tidak dibebani masalah hukum.
John Andhi Oktaveri | 19 November 2017 15:10 WIB
Mantan presiden BJ Habibie (tengah) didampingi Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (kiri), Wakil Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar Akbar Tanjung (kedua kanan) dan Ketua Dewan Pembina DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie (kanan) memegang poster sebelum membuka Seminar Nasional Fraksi Partai Golongan Karya MPR di Jakarta, Kamis (19/10). - ANTARA/Reno Esnir

Kabar24.com, JAKARTA—Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung menyatakan Golkar harus mencari pengganti Novanto sebagai Ketua Umum dengan memilih pemimpin yang tidak dibebani masalah hukum.

Akbar menyatakan kalau Novanto tidak segera diganti maka elektabilitas partai akan semakin terpuruk.

Dia menyebutkan sekarang tingkat elektabiitas Golkar sudah berada di kisaran 6%, bahkan bisa turun dan tersingkir dari Senayan kalau tidak segera dilakukan pergantian kepemimpinan.

“Golkar harus mencari pengganti Novanto dengan memilih pemimpin yang tidak dibebani ketersangkutan masalah hukum,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (19/11).

Selain itu, pemimpin Partai Golkar harus membawa tema baru dan tidak berkepentingan pribadi, ujarnya.

Akbar optimis citra Partai Golkar akan kembali membaik jika seluruh kader berjuang dan komitmen membawa perubahan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Akbar menambahkan Novanto juga lebih baik fokus menjalani proses hukum usai penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dirinya sebagai tersangka dugaan korupsi proyek KTP elektronik.

Terlebih menurut Akbar, nama sejumlah perusahaan keluarga Novanto disebut terlibat proyek KTP elektronik pada persidangan.

Unutk mengganti Novanto, politisi senior tersebut mendesak pengurus DPP Partai Golkar segera menggelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) atas status hukum yang dihadapi Novanto.

Sebelumnya, desakan serupa dilontarkan sesepuh Golkar yang juga Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Yang paling efektif, paling memiliki legitimasi tinggi dan efektif melalui Munaslub," kata Akbar.

Akbar mengatakan pengurus DPP Partai Golkar harus segera mengambil langkah guna mengantisipasi dampak dari penetapan status Novanto sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi proyek Karta Tanda Penduduk (KTP) elektronik terhadap elektabilitas partai.

Tag : partai golkar, setya novanto
Editor : Rustam Agus

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top