Bisnis.com, MANADO - Pemerintah Provinsi Gorontalo terus memacu penyelesaian pekerjaan dan penyerapan anggaran proyek revitalisasi Danau Limboto hingga penghujung tahun ini.
Pasalnya, proyek dengan anggaran multiyear sebesar Rp229 miliar tersebut, segera memasuki akhir tahun ketiga atau tahun terakhir program revitalisasi Danau Limboto yang tiba pada penghujung 2017.
"Kita harus secepatnya menyelesaikan pekerjaan revitalisasi danau Limboto. Waktu yang tersisa tinggal dua bulan," tegas Wagub Gorontalo, Idris Rahim, seperti keterangan resmi yang dikutip Bisnis, Rabu (11/10).
Pengerjaan tersebut harus segera dikebut pasalnya hingga saat ini anggaran yang tersisa masih cukup besar, yakni sekitar Rp90 miliar.
Pada rapat yang dihadiri oleh Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWSS) II dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Gorontalo, Wagub juga menegaskan bahwa penyerapan anggaran revitalisasi Danau Limboto harus bisa mencapai 100 persen.
“Kita tidak menginginkan anggaran itu kembali ke pusat. Apalagi di tengah kondisi perekonomian negara yang belum stabil, anggaran itu tidak akan dikembalikan lagi ke Gorontalo. Karena itu pekerjaannya harus tuntas sesuai dengan anggaran yang ada,” tegasnya.
Sementara itu terkait salah satu persil lahan yang menjorok ke danau Limboto yang sebelumnya tidak diizinkan oleh warga yang mengklaim sebagai pemiliknya untuk dikeruk, dipastikan sudah mendapat persetujuan untuk dilakukan pengerukan.
“Alhamdulillah setelah kita tinjau beberapa hari lalu, mulai hari ini tanjung itu sudah bisa dikerjakan. Dengan dikeruknya tanjung itu akan kelihatan secara menyeluruh danau Limboto dari Pentadio Resort hingga ke Dembe I Kota Gorontalo,” terang Idris.
Menyangkut masih adanya 17,66 hektar lahan yang harus dibebaskan oleh BWSS II untuk menyelesaikan proyek revitalisasi danau Limboto. Idris menginstruksikan pihak BWSS untuk berkoordinasi dengan BPN Provinsi dan Kabupaten Gorontalo, agar pembebasan dan pengukuran lahan itu bisa segera diselesaikan.
“Jika memang lahan itu berada di luar lokasi danau Limboto sesuai desain tata ruang seluas 3.300 hektar yang akan kita selamatkan, pasti akan ada pembayaran pembebasan lahan,” ujar Idris.
Namun untuk mempercepat progres pekerjaan revitalisasi danau Limboto, Idris mengharapkan pemerintah desa dan kecamatan dapat membantu mensosialisasikan kepada masyarakat, utamanya menyangkut waktu pembayaran pembebasan lahan itu.
“Yang penting kita bisa kerjakan lebih dahulu dan proses pembayarannya nanti belakangan, karena untuk pembayarannya ini membutuhkan proses administrasi yang memakan waktu, sementara waktu pekerjaan semakin mepet,” ujarnya Wagub.
