Kabar24.com, JAKARTA — Partai Golkar harus sudah memiliki kepemimpinan baru sebelum 20 Oktober 2017 untuk terus menjaga elektabilitas guna menghadapi perhelatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018.
Ketua DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai menyatakan mayoritas kader Partai Golkar saat ini sudah menyadari bahwa partai beringin sudah semakin terancam. Apalagi kasus korupsi kartu tanda penduduk berbasis elektronik yang menjerat Setya Novanto terus membuat Golkar terpuruk di mata masyarakat pemilih.
"E-KTP ini sudah menjadi konsumsi publik baik di dalam maupun di luar. Caranya apa untuk menyetop, caranya bagaimana ya menggantikan. Kalau kita cari pengganti baru selesai persoalan itu,” ujarnya, Rabu (27/9/2017).
Dia mengaku ada perbedaan cara pandang dalam hal suksesi kepemimpinan Partai Golkar karena menyangkut soal etis atau tidak etis.
Menurutnya, sudah ada pembicaraan di tingkat DPD I atas kondisi Partai Golkar saat ini. Dari hasil pertemuan itu, mayoritas kader di daerah menginginkan adanya penyelamatan partai. "Sudah komunikasi, terus kita lihat satu dua hari ini," kata Yorrys.
Sementara itu, Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid membenarkan bahwa rapat tim kajian DPP Golkar pada 25 September 2017 telah merekomendasikan Setya Novanto untuk mundur sementara dari jabatannya sebagai Ketua Umum Golkar.
Baca Juga
Dia menegaskan kalau ketua umum non aktif bukan berarti berhenti, namun agar beliau bisa konsentrasi kepada persoalan hukum dan kemudian ada pelaksaan tugas dalam menjalankan organisasi.
“Itu rekomendasi tapi rapat pleno tidak memutuskan itu," kata Nurdin menjelaskan.
Nurdin mengatakan, sampai saat ini dirinya belum menemui Novanto untuk menyampaikan hasil rekomendasi tim kajian itu. Akan tetapi, dia meyakini bahwa Novanto akan menerima hasil keputusan tim kajian yang meminta untuk Novanto non aktif sebagai ketua umum Partai Golkar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
