Kabar24.com, JAKARTA—Ketua Generasi Muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia berharap rapat pleno harian Partai Golkar dapat menunjuk pelaksana tugas yang bisa kembali meningkatkan elektabilitas partai berlambang beringin tersebut.
Sebelumnya, ada rekomendasi Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto untuk dinonaktifkan karena elektabilitas partai menurun.
Seperti diketahui, Setya ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi KTP berbasis elektronik oleh KPK. Hal itu disebut-sebut menurunkan citra partai.
"Permintaan mundur sudah jauh hari kami sampaikan. Kami dengar kabar besok Kamis (28/9) akan ada pleno harian di DPP. Saya berharap Plt-nya ditunjuk pleno bukan atas permintaan Setya Novanto, dan yang ditunjuk nanti tidak melindungi kasus hukumnya Setya Novanto biar elektabilitas partai kembali naik," kata Doli, Rabu (27/9/2017).
Seperti diketahui, Doli adalah kader Golkar yang menghendaki perubahan di tubuh partai setelah Setya Novanto menjadi tersangka KPK.
Sebelumnya, Doli dipecat dari keanggotaan partai. Doli menyebut pemecatan dirinya tidak sesuai regulasi partai.
Baca Juga
Di sisi lain, dia menyebut, rencana pleno penunjukan pelaksana tugas sangat memungkinkan ditunda menunggu putusan praperadilan yang diajukan Setya Novanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Doli pun menilai, sangat memungkinkan tersangka korupsi yang merugikan negara Rp2,3 triliun itu bebas dari jerat hukum melalui praperadilan. Sebabnya, sebelumnya sudah ada beberapa indikasi Setya Novanto mengakali praperadilan.
Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar Andi Sinulingga mengatakan rekomendasi untuk menonaktifkan Setya Novanto keluar melalui rapat harian.
"Hasil rapat tim kajian memang membuat rekomendasi meminta kesediaan Ketua Umum Setya Novanto untuk nonaktif dan menunjuk pelaksana tugas atau plt. ketua umum. Saya yang bacakan hasil kajian itu di rapat," ujarnya.
Dia menyebut, rapat memutuskan untuk meminta Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham menyampaikan hasil kajian itu langsung kepada Setya Novanto.
Keputusan itu, kata dia, dibuat atas dasar kajian komprehensif yang dilakukan tim melalui fakta faktual terkait elektabilitas partai. Dia menambahkan, nama pelaksana tugas akan diputuskan pada rapat pleno.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
