Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kalau Setya Novanto Lengser, KPK Semakin Leluasa

Dukungan politik terhadap Setya Novanto semakin meredup sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diyakini makin kuat dan leluasa menyidik perkara korupsi KTP elektronik yang melibatkan Ketua DPR tersebut.
Setya Novanto/Antara-M Agung Rajasa
Setya Novanto/Antara-M Agung Rajasa

Kabar24.com, JAKARTA — Dukungan politik terhadap Setya Novanto semakin meredup sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diyakini makin kuat dan leluasa menyidik perkara korupsi KTP elektronik yang melibatkan Ketua DPR tersebut.

Pangi Syarwi Chaniago dari Lembaga Kajian Politik Voxpol Center melihat tren dukungan politik terhadap Setya Novanto makin melemah. Pendukungnya yang selama ini terlihat gigih mulai berhitung ulang sehingga bisa dikatakan oksigen politik Ketua DPP Partai Golkar tersebut mulai berkurang.

“Namun bukan tidak mungkin kekuatan politiknya kembali menguat dan normal bila mendapat suplemen tambahan, kalau ada tim yang bisa operasi langsung sehingga Setya Novanto lolos di praperadilan, maka dipastikan kekuatan politiknya akan kembali normal dan kuat seperti sediakala,” ujarnya, Selasa (26/9/2017).

Menurutnya, dengan meredupnya kekuatan politik Setya Novanto, KPK yang telah menetapkan status tersangka terhadap dirinya makin kuat dan leluasa untuk melakukan pemeriksaan dan penahanan Setya Novanto.

“Untuk kondisi sekarang, aroma bau amis bahwa kekuatan politik atau dukungan elit penentu Golkar mendukung Setya Novanto makin melemah, itu artinya bola sudah berada di tangan KPK,” tambahnya.

Dengan demikian, lembaga penegak hukum tersebut mestinya tidak perlu berhitung secara kalkulasi politik atau membaca sinyal dukungan politik, misalnya mengganggu atau mendesak Novanto agar diperiksa dan ditahan berarti secara tidak langsung mengganggu penguasa.

“Kalau memang sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan dua alat bukti permulaan yang cukup kuat, jangan digantung, baiknya langsung ditahan,” pungkasnya.

Seperti diketahui rapat pleno DPP Partai Golkar mengeluarkan sejumlah rekomendasi yang salah satunya meminta Ketua Umum Setya Novanto mundur dan segera menunjuk pelaksana tugas (plt) untuk menggerakkan roda organisasi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper